Bogor – Menghadiri ujian promosi doktor Bupati Halmahera Tengah (Halteng), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Maluku Utara, Hasby Yusuf menegaskan, politik sejatinya tidak boleh berjalan tanpa pijakan intelektual.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah dituntut untuk selalu berpegang pada nilai-nilai akademik agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.
“Kehadiran Bupati Halteng dalam ruang akademik ini menjadi simbol bahwa pengabdian di daerah perlu diperkaya dengan riset dan penelitian,” ungkap Hasby usai menghadiri sidang doktoral Bupati Halteng, Ikram Malan Sangadji. Senin (1/9).
Politik, kata Hasby, bukan semata ruang perebutan kekuasaan, melainkan wahana untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis pengetahuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hasby Yusuf hadir bersama R. Graal Taliawo, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba, dan Rektor Universitas Khairun Prof. Dr. Abdullah W. Djabid.
Usai mengikuti rangkaian sidang promosi yang dilaksanakan di Ruang Senat Fakultas Perikanan dan Kelautan, Hasby Yusuf memuji hasil riset yang berhasil dipertahankan Ikram di hadapan para komisi pembimbingnya.
Menurut Hasby, riset ini sangat penting karena berkaitan dengan berbagai problem yang terjadi di daerah, khususnya di Maluku Utara.
“Riset ini memiliki arti penting karena berkaitan erat dengan hilirisasi nikel di Halmahera Tengah. Saat ini, aktivitas pertambangan menjadi sorotan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, baik di pesisir maupun di daratan,” ungkap Hasby.
“Hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban dari berbagai hipotesis atau asumsi yang berkembang, sekaligus berkontribusi bagi perumusan kebijakan pemerintah daerah,” terangnya.
Ia juga mengharapkan melalui riset ini, kehadiran industri tambang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kehadiran tambang, menurut Hasby, harus disertai upaya serius dalam perbaikan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara ini menekankan pentingnya seorang Bupati untuk mengeksekusi hasil penelitian ini menjadi produk kebijakan, termasuk peraturan daerah, agar dapat diterapkan secara politik. Dengan kata lain, arah kebijakan Halmahera Tengah ke depan, khususnya di sektor perikanan, sangat bergantung pada produk disertasi Bupati ini.
Selain menyoroti pentingnya bekal intelektual yang cukup bagi seorang pemimpin, Hasby juga menyampaikan pesan moral bahwasanya riset yang dilakukan oleh Bupati merupakan wujud tanggung jawab moral sekaligus politik. Sebagai seorang pemimpin daerah, ia dituntut untuk tidak menyimpang dari landasan intelektual dan akademik.
