Tidore,- SON Entertainment kembali gelar SON Talks dengan mengangkat tema “Kebijakan Pemerintah pada Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif” bertempat di Cafe Legend House Tidore, Sabtu 3 Juli 2021.
Abdul Haris Muhiddin, Founder SON Entertainment selaku penyelenggara talkshow dalam pengantarnya menyampaikan bahwa tujuan talkshow tersebut adalah untuk mempertemukan persepsi semua pihak, khususnya antara penyelenggara pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan, baik legislatif maupun eksekutif, terutama dibidang pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Talkshow yang merupakan episode ke 4 dari rangkaian talkshow rutin Son Entertainment, menghadirkan sejumlah narasumber antara lain; Ketua Komisi II DPRD Tikep, Murad Polisiri, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tikep, Riri Dano Taher, Kabid Perindustrian Disperindagkop Kota Tikep, Ramli Sugianto dan Kabid Kebudayaan Dispar Kota Tikep, Syahidussyahar.
Dalam diskusi yang dipandu oleh Aktifis perempuan Nurul Asnawiah tersebut, Riri Do Taher menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pada sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, para pelaku ekonomi kreatif di Tidore selama ini terlihat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari pemerintah.
Hal senada disampaikan juga oleh Murad Polisiri, ia berjanji bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah kota untuk lebih memperhatikan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Tidore, terutama terkait janji pemerintah untuk memprioritaskan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, ia mengaku akan berusaha sesuai dengan fungsi DPRD untuk merumuskan nomenklatur yang tepat bagi pengembangan sektor tersebut.
Hadir mewakili pemerintah, Ramli Sugianto, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan pihaknya terkendala dalam melakukan pendataan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di tidore. Menurutnya, sebagian besar UMKM dan pelaku industri kreatif belum memiliki manajemen dan organisasi yang terstruktur sebagai syarat admnistratif untuk menerima bantuan dari pemerintah. Ia mengaku, kedepan pihaknya akan mengupayakan agar semakin banyak UMKM dan pelaku industri kreatif yang mendapat sentuhan dari pemerintah.
“Salah satu kelemahan sebagian besar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Tidore, yaitu belum memiliki manajemen dan struktur organisasi, bahkan sebagian belum memiliki NPWP, sehingga kami kesulitan dalam proses penjaringan mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Syahidussyahar, dalam kesempatan tersebut menantang para pelaku UMKM dan Industri Kreatif untuk bersama-sama dengan pihaknya, untuk coba merumuskan City Brand yang tepat untuk Kota Tidore Kepulauan. Ia juga menantang komunitas kreatif di Tidore untuk mengajukan usulan program atau event yang akan digarap bersama antara komunitas kreatif dengan pihaknya, sebagai partisipasi dalam agenda festival Jalur Rempah yang akan datang.
“Malam ini saya minta proposal dari teman-teman komunitas, nanti saya teruskan ke Kemendikbud, asalkan terkait dengan komunitas, untuk dilihat oleh kurator Kemendikbud terkait Jalur Rempah,” jelasnya.
