Tidore – Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga), bersama 10 Kab/Kota dengan IPH terendah di Indonesia
Hal ini disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor Walikota Tidore dan dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian via zoom meeting. Senin, (25/9).
Taher menyampaikan bahwa Kota Tidore termasuk salah satu Kab/Kota di Indonesia yang mengalami penurunan IPH. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kebijakan dari pusat yang mengakibatkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
“Salah satu dari 10 Kab/Kota IPH terendah adalah Kota Tidore Kepulauan karena ada beberapa komoditas bisa dikendalikan, memang ada kenaikan harga beras namun karena ada kebijakan dan kerja sama dengan Bulog, sehingga beras SPHPnya itu bisa mengatasi (mengendalikan) harga pasar beras yang ada di Kota Tidore Kepulauan,” ungkapnya.
Taher juga menambahkan bahwa untuk 4 bulan ke depan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen agar setiap kecamatan tetap terjaga pasokan berasnya..
“Rencanaya setiap kecamatan dengan pemasokan beras bulog sebanyak 5 ton dan komoditas yang lain, cabe mengalami kenaikan sedikit namun bawang putih dan bawang merah sudah mengalami penurunan, beberapa komoditas itu bisa mempengaruhi indeks pemantauan harga dan pengendalian harga tetap bagus,” jelasnya.
Sementara itu Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan situasi di dunia saat ini masih sangat dinamis, di mana inflasi masih bisa terjadi di beberapa negara besar, salah satunya Amerika Serikat.
“Di Amerika Serikat kenaikan suku bunga feeder-nya untuk mengendalikan inflasi yang mereka targetkan bisa dikendalikan, namun sampai hari ini masih kesulitan,” ucap Tito.
Lanjutnya, beberapa Negara lain di Eropa juga mengalami inflasi bahkan resesi, dan Negara-negara Uni Soviet sudah membatasi energi, tidak hanya gas tetapi juga solar diesel dan bensin.
“Sedangkan di negara kita, disamping Bank Indonesia melakukan pengendalian, monitoring suku bunga dan menjaga stabiltas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, kita juga melakukan pengendalian skala mikro seperti COVID-19, yaitu setiap Daerah mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing dengan berbagai instrument yang ada, ditambah dukungan dari Pemerintah Pusat,” ujar Tito.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Stastik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa secara nasional jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ketiga September 2023 naik 1 persen dari minggu sebelumnya.
”Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah Jawa, itu terjadi di minggu ke-3 bulan September 2023 sebesar 1% dari minggu sebelumnya,” ucapnya.
Amalia juga mengungkapkan, pada Agustus 2023 beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05 persen.
“Pada September hingga November 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,55 juta ton per bulan,” jelasnya.
