Oleh: Nadhir Wardhana Salama (Direktur Eksekutif Beyond Health Indonesia)
Belakangan ini kita sering menyaksikan pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan entengnya mengeluarkan pernyataan di hadapan publik yang tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga terdengar lucu karena terkesan tidak didasari dengan substansi yang jelas dan basis data yang kuat, bahkan logika berpikir yang menggelitik.
Fenomena ini populer dikenal dengan perilaku pejabat “Yang Penting Ngomong” bukan “Ngomong yang penting”. Hal ini mencerminkan budaya komunikasi pejabat yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi seolah-olah yang terpenting bukanlah kebenaran atau solusi yang ditawarkan, melainkan bagaimana pernyataan mereka dapat menarik perhatian publik. Akibatnya, banyak kebijakan yang diambil tanpa kajian mendalam, sekadar memenuhi ekspektasi politik atau kepentingan sesaat. Jika dibiarkan, pola semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas pemerintah, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan nyata.
Fenomena ini semakin berbahaya ketika berpadu dengan budaya kebijakan “Asal Bapak Senang” (ABS), di mana keputusan yang diambil lebih bertujuan untuk menyenangkan atasan atau elite politik daripada benar-benar menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalam sistem birokrasi yang feodal dan hierarkis, laporan-laporan sering dimanipulasi agar tampak sesuai harapan, sementara realitas di lapangan diabaikan. Kebijakan yang lahir dari pola ABS cenderung tidak berbasis data dan riset, melainkan disusun untuk mempertahankan loyalitas dan kenyamanan di lingkaran kekuasaan.
Ketika pejabat yang gemar asal bicara bertemu dengan birokrasi yang menerapkan kebijakan ABS, hasilnya adalah tata kelola pemerintahan yang lemah, jauh dari prinsip good governance. Masyarakat disuguhi narasi yang optimistis di media, sementara di dunia nyata, permasalahan fundamental seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak mendapatkan solusi yang komprehensif. Jika budaya ini terus dipertahankan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis, dan kebijakan yang dihasilkan hanya menjadi dokumen indah tanpa dampak nyata bagi rakyat.
Dinamika Sosial dan Politik yang Memperburuk Fenomena Ini
Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan didorong oleh sejumlah faktor struktural dan budaya dalam birokrasi serta politik Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah budaya feodalisme yang masih melekat kuat dalam tata kelola pemerintahan. Dalam sistem yang hierarkis, kritik sering kali dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan. Hal ini menghambat budaya diskusi yang sehat di dalam birokrasi dan menyebabkan para pejabat cenderung dikelilingi oleh “yes-men” yang hanya menyampaikan informasi yang menyenangkan bagi mereka.
Selain itu, dinamika politik elektoral juga berperan dalam memperkuat budaya “Pejabat Asal Ngomong.” Dalam sistem politik yang sangat kompetitif, pejabat publik sering kali lebih fokus pada pencitraan dibandingkan pada efektivitas kebijakan. Setiap pernyataan yang mereka keluarkan harus menarik perhatian media dan memberikan keuntungan elektoral, meskipun itu berarti mengorbankan akurasi informasi. Akibatnya, banyak pejabat yang berbicara tanpa dasar data, sekadar untuk mendapatkan simpati publik atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak.
