Dalam ranah politik, masyarakat juga perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawasi pernyataan dan kebijakan pejabat publik. Media dan organisasi masyarakat sipil harus terus mengkritisi dan memverifikasi klaim yang dibuat oleh pejabat agar tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, tekanan publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pejabat agar lebih bertanggung jawab dalam setiap pernyataan dan kebijakan yang mereka buat.
Fenomena “Pejabat Asal Ngomong” dan kebijakan “Asal Bapak Senang” adalah masalah serius yang telah lama mengakar dalam birokrasi dan politik Indonesia. Namun, bukan berarti fenomena ini tidak bisa diubah. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, birokrasi, dan masyarakat, kita bisa membangun sistem pemerintahan yang lebih jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar untuk menyenangkan atasan atau menjaga citra politik semata.
