“(Kemudian nanti) diminta provinsi Rp 20 M atau Rp 15 M, sisanya pusat (lewan APBN), sehingga kemudian kita juga menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh untuk menjaga maklumat sultan pada satu sisi,” katanya.
Rifqi mengaku sempat menanyakan posisi dan keinginan Gubernur Sherly terkait wacana DOB Sofifi.
“Kalau saya tanya bu Sherly kemarin, saya bilang ibu posisinya seperti apa? Kalau saya tanya hitam-putih yah, ibu apakah ngotot (Sofifi) harus kota? (Sherly jawab) ‘oh enggak pak, kalau saya enggak ada masalah. Cuman memang konsekuensi dari kota itu kan harapannya punya APBD sendiri yah,” tutur Rifqi mengutip ucapan Sherly
“Berarti ini kan persoalan anggaran. Nah berarti jalan tengahnya kalau saya boleh menyimpulkan, yang penting kita bisa pastikan Kota Tidore itu punya keberpihakan anggaran ke Sofifi, selain kami yang di APBN,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jaenudin Saleh menyebut pertemuan bersama ketua komisi II DPR merupakan momentum strategis untuk membahas percepatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Provinsi Malut.
“Bagi kami, pertemuan tadi malam adalah momentum penting untuk berdiskusi terkait percepatan pembangunan di kawasan ibu kota Sofifi,” ujar Jaenudin kepada media. Rabu (30/7).
Pihaknya menilai, pembangunan Sofifi tidak harus bergantung pada perubahan status administratif menjadi DOB. Sebaliknya, mereka mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan penataan infrastuktur, pelayanan publik, dan penguatan identitas wilayah sebagai ibu kota provinsi.
“Sikap kami ini jelas mencerminkan semangat kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah Tidore, sekaligus memastikan Sofifi berkembang sesuai amanat undang-undang dan aspirasi lokal,” tegas Jaenudin.
Reporter: Tim Sentra
Redaktur: M. Rahmat Syafruddin
