Aliran PMA terbesar di Malut ada di Kab. Halmahera Tengah dengan mencapai 55,22 persen dari total PMA Malut. Sementara, aliran PMDN terbesar di Malut ada di Kab. Halmahera Timur mencapai 64,6 persen dari total PMDN Malut. Dilihat secara sektoral, investasi PMA terbesar pada sektor industri logam dasar serta pertambangan. Selain itu, investasi PMDN terbesar juga ada pada sektor pertambangan, kemudian diikuti oleh sektor perumahan, listrik, dan hotel.
Sedangkan tingkat kesejahteraan menurutnya, di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Rill masih berada di bawah nasional dan sebagian besar kab/kota berada di bawah provinsi. Dilihat dari rata-rata LPE selama tahun 2015 – 2020, rata-rata LPE provinsi berada di atas nasional, sementara kab/kota sebagian besar juga tumbuh di atas nasional.
Menurut Nurdin, Capaian IPM Kabupaten/Kota Provinsi Malut cukup merata namun sebagian besar masih di bawah angka nasional. Tingkat kemiskinan sebagian besar kab/kota di Malut masih di bawah angka nasional, kecuali Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Tingkat pengangguran terbuka sebagian besar kab/kota di Malut berada di bawah angka nasional.
Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan perkapita di Maluku Utara yang relatif rendah terutama di Halmahera Tengah, Nurdin menduga, hal ini disebabkan oleh tenaga kerja yang bekerja di dua daerah tersebut tidak membelanjakan uang nya di sana, namun mengirim uang nya keluar, sehingga pergerakan uang keluar tidak bisa dihindari.
Ia menambahkan, fenomena kemiskinan di dkabupaten yakni Halmahera Tengah dan Halmahera Timur perlu disikapi dengan serius. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, sekitar 80 persen dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan.
Tambang dianggap merusak potensi lahan untuk bercocok tanam karena mengkontaminasi air dalam tanah dan merusak kondisi lahan.
Hadirnya pertambangan menurunkan 50 persen produktivitas nelayan dan menurunkan 80 persen produktivitas petani. Nurdin menambahkan, Pertambangan bahkan telah mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dari sebelumnya nelayan menjadi masyarakat industri, sehingga terjadi Peralihan fungsi lahan secara massif.
Upaya mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya di daerah lingkar tambang menurut Nurdin, Perlu dilakukan tiga hal, Pertama, Social Assistence, yakni memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing. Sedangkan yang ketiga, Community relation, membangun prasarana pendukung yang cukup dan mengatur kelembagaan yaitu kelembagaan pemerintah dan lembaga masyarakat.
Webinar yang dimulai pada pukul 14.30-18.00 ini berjalan lancar, Masgul menjelaskan bahwa pihaknya mengundang berbagai organisasi, baik Kepemudaan dan Kemahasiswaan serta organisasi lainnya untuk menjadi peserta kegiatan ini.
