Bogor – Hubungan antara industri pertambangan dan sektor perikanan di Halmahera Tengah merupakan isu yang kompleks sekaligus krusial bagi pembangunan daerah. Kehadiran industri tambang di satu sisi membawa peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan terhadap lingkungan pesisir dan laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya sebuah pendekatan baru yang mampu menjembatani dua kepentingan besar tersebut, sehingga keberadaan tambang tidak semata menghadirkan dampak negatif, tetapi juga dapat diolah menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini yang menjadi pembahasan dalam sidang promosi doktor Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, yang digelar pada Senin (1/9) di Aula Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB University.
Terdapat sejumlah pejabat daerah Maluku Utara yang turut hadir. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara Dr. R. Graal Taliawo, M.Si. Dalam kesempatan tersebut, politisi muda kelahiran Desa Wayaua, Bacan, Halmahera Selatan itu memberikan pujian pada hasil riset doktoral yang dilakukan Bupati Ikram.
“Disertasi ini menarik karena berupaya mempertemukan dua sektor yang kerap dipandang bertentangan, yakni industri pertambangan dan perikanan. Masyarakat sendiri sebenarnya memiliki kesadaran bahwa kehadiran tambang membawa konsekuensi terhadap lingkungan,” ungkap Graal usai mengikuti sidang doktoral tersebut.
“Namun, di sisi lain, keberadaan tambang juga berdampak pada naiknya harga ikan. Dari sinilah muncul upaya untuk mengintegrasikan industri pertambangan dengan penguatan sektor perikanan mikro,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Graal menambahkan bahwa Bupati Halteng mengusulkan model integrasi dalam disertasinya, di mana sektor perikanan mikro dapat dikonsultasikan dan difasilitasi melalui BUMD. Lembaga ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan nelayan dalam menjalin hubungan dengan industri besar yang sekaligus menjadi pasar hasil perikanan. Gagasan ini dinilai sangat menarik karena menawarkan mekanisme penghubung antara kepentingan masyarakat kecil dan dunia industri, tandasnya.
Meski demikian, politisi muda sekaligus pegiat politik gagasan asal Maluku Utara tersebut mengingatkan bahwa keberadaan industri pertambangan tetap membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya meratapi kondisi yang ada, melainkan mencari solusi teknis melalui kebijakan. Tujuannya adalah meminimalkan dampak buruk pertambangan sekaligus menghidupkan sektor perikanan lokal.
Graal juga menekankan bahwa arah disertasi ini jelas, yakni mengembangkan model kebijakan yang mampu mengomunikasikan kepentingan nelayan dengan industri pertambangan. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut memiliki kejelasan mengenai peran dan langkah yang harus dilakukan.
Lulusan doktor ilmu politik ini juga mengharapkan bahwasanya model yang dirumuskan dalam disertasi tersebut dapat diaktualisasikan menjadi kebijakan daerah yang berpihak pada nelayan, sekaligus menyiasati situasi yang tidak ideal akibat keberadaan pertambangan.
