Human Capital dan Hak Konstitusional  Warga Negara di Bidang Pendidikan

Provinsi Maluku Utara, terbilang cukup banyak investasi pertambangan di daerahnya, namun minimnya kerja sama antar pemerintah dan perusahan-perusahan yang ada menjadikan masyarakatnya tertatih-tatih dalam mengemban pendidikan. Karena itu, anak muda mengalami dehidrasi akan pendidikan tinggi, banyak yang mencari jalan lain setelah lulus SMA bahkan beberapa dari mereka putus sekolah dan memilih bekerja di pertambangan, hal ini sudah tidak menjadi rahasia lagi di negeri para raja ini. Sehingga kesimpulannya kekayaan sumber daya alam di Maluku Utara tidak berjalan searah dengan human capital yang dihasilkannya.

Bukan berarti memanjakan masyarakat semata, namun dengan kebijakan ini adalah timbal balik terhadap masyarakat mengingat adanya perampasan ruang hidup, tanah dan lahan perkebunan yang mana merupakan sumber kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Halmahera Maluku Utara.

BACA JUGA   Menakar Kembali Peran Petani (DID Dikorupsi atau Tidak, Nasib Petani Tetap Sama)