Tidore – Kelurahan Bobo Kota Tidore Kepulauan mewakili Maluku Utara pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat regional IV Tahun 2023. Hal ini diketahui saat kunjungan Tim Klarifikasi Lapangan Kemendagri di Kelurahan Bobo. Selasa (18/7).
Mewakili kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara, Anwar Lifran menyampaikan sambutannya, bahwa Pemerintah Provins Maluku Utara dan Pemkot Tidore berupaya agar proses klarifikasi lapangan yang dilaksanakan kali ini, bisa mempunyai kesan tersendiri bagi tim Kemendagri.
“Kami titipkan jika sebentar nanti pada saat klarifikasi lapangan, apabila terdapat hal-hal yang masih kurang, agar disampaikan kepada kami untuk dapat dilengkapi, dan sedianya apabila kelengkapan itu sudah ada, kami titipkan untuk menyampaikan hasil yang maksimal kepada tim penilai di Jakarta,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anwar berharap Kelurahan Bobo yang mewakili Provinsi Maluku Utara, dapat bersaing dengan kelurahan lain di Wilayah Regional IV.
“Selama ini track record provinsi Maluku Utara hanya bisa menyabet peringkat kedua, belum pernah menyabet peringkat pertama, tapi dengan optimisme yang tinggi, saya ingin menyampaikan bahwa Insya Allah Tahun 2023, kelurahan Bobo yang mewakili Provinsi Maluku Utara bisa menyabet peringkat pertama tingkat regional IV,” imbuhnya.
Tak lupa, ia juga menyampaikan atensi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran tim yang berkenan hadir di kelurahan Bobo, juga kepada Pemkot Tidore Kepulauan atas partisipasinya sehingga pelaksanaan klarifikasi lapangan berjalan dengan lancar.
Senada, Koordinator Tim Klarifikasi Lapangan, Kustiyaman saat membacakan arahan Dirjen Bina Pemerintah Desa, menyampaikan selamat kepada Kelurahan Bobo yang telah berhasil menjadi nominasi 3 terbaik di Wilayah Regional IV, semua itu berkat kerja keras mulai pemerinatah kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi Maluku Utara.
“Lomba desa/ kelurahan merupakan salah satu bentuk evaluasi, untuk melihat perkembangan desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/ kota sampai dengan tingkat regional atau pusat yang diawali oleh evaluasi ddesa atau kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Kustiyaman menambahkan, sekitar 76.265 desa serta 8.000 kelurahan setiap tahunnya antara bulan Januari hingga Februari melakukan evaluasi diri. Ini merupakan penilaian lomba desa/ kelurahan Tahun 2023 dengan penekanan pada inovasi yang dilakukan oleh kelurahan, pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, Pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta penanganan dinamika social menyambut perhelatan pemilu serentak 202.
“Penilaian lomba dilaksanakan mulai dari tahapan administrasi, klarifikasi yang sedang kita laksanakan, kemudian pemaparan lurah dan kepala desa di Jakarta, baru nanti masuk pada tahapan penetapan juara, klarifikasi lapangan yang dilaksanakan saat ini untuk melihat kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen hasil penilaian administrasi dengan kondisi ril yang ada di lapangan,” ungkapnya.
