Kita perlu berani mengatakan bahwa Maluku Utara adalah gambaran kecil dari wajah kemerdekaan Indonesia hari ini. Kekayaan alam yang melimpah, rakyat yang pekerja keras, dan budaya yang kaya tidak otomatis membuat masyarakatnya sejahtera. Sebaliknya, mereka terjepit antara kepentingan perusahaan, elit politik, dan kebijakan negara yang sering lebih berpihak pada investasi ketimbang rakyat kecil. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa kemerdekaan masih sebatas slogan, belum menjadi kenyataan.

Merdeka bukanlah kata yang selesai diucapkan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Merdeka adalah proses yang harus diperjuangkan setiap hari. Maluku Utara hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan itu belum selesai. Selama rakyat masih miskin di tengah kekayaan, selama pendidikan dan kesehatan masih menjadi kemewahan, selama demokrasi masih diperjualbelikan, maka kita belum benar-benar merdeka.

Kemerdekaan sejati baru akan hadir jika kekayaan Maluku Utara benar-benar kembali kepada rakyatnya, jika petani dan nelayan bisa hidup dari hasil kerjanya tanpa ditindas pasar dan modal, jika anak-anak bisa belajar tanpa takut putus sekolah, jika masyarakat adat dihormati haknya, dan jika suara rakyat kecil tidak dibungkam oleh kepentingan elit. Kemerdekaan sejati bukanlah kemerdekaan simbolis, melainkan kemerdekaan yang hidup dalam keseharian rakyat.

Maka, setiap kali kita mengucapkan kata “KEMERDEKAAN?”, mari kita jangan berhenti pada kebanggaan sejarah, tetapi berani melihat kenyataan di sekitar. Maluku Utara memberi kita pelajaran pahit, bahwa bangsa ini memang sudah merdeka secara formal, tetapi secara ekonomi, sosial, dan politik, kita masih harus berjuang panjang. Tugas generasi hari ini bukan hanya menjaga warisan sejarah, tetapi memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar hadir di desa-desa, di pesisir, di hutan, dan di pulau-pulau kecil. Sebab kemerdekaan tanpa rakyat yang merdeka hanyalah kata kosong alias Tong Kosong. Sekian dan terimakasih. Merdeka 100%.

BACA JUGA   MASI AMAN Resmi Ditetapkan Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Periode 2024-2029