Bukan tanpa alasan, kecemasan masyarakat meningkat pada masa pandemi, khususnya kecemasan pada kesehatan. Akibat dari rasa cemas tersebut, masyarakat pun merasa tertekan sehingga mempengaruhi nilai indeks pada dimensi Perasaan. Meski demikian, indikator perasaan senang pada dimensi Perasaan justru mengalami peningkatan, dimana diduga memiliki keterkaitan dengan indikator penerimaan diri yang terdapat pada dimensi Makna Hidup.
Indeks Kebahagiaan merupakan Kesejahteraan Tidak Tampak
Indeks kebahagiaan adalah bentuk dari pengukuran tingkat kesejahteraan yang tidak tampak. Kebahagiaan merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga hanya dapat diukur dengan pendekatan studi kualitatif. Beragam studi tentang indeks kebahagiaan menyimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan suatu bagian dari kesejahteraan dan bersifat subyektif. Kebahagiaan yang diukur pada indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit dari beragam indikator, sehingga dapat memiliki respon beragam dari masyarakat yang menjadi responden.
Sehingga, kebahagiaan tidak dapat dikaitkan dengan seberapa banyak uang yang dimiliki oleh seseorang. Untuk itu, indeks kebahagiaan dapat dipertimbangkan menjadi sebuah indikator kontrol terhadap kesejahteraan anggota masyarakat. Perlu dicatat bahwa Indeks Kebahagiaan tidak dapat diinterpretasikan sebagai suatu proporsi populasi, karena sejatinya angka tersebut merupakan suatu capaian atau skor daripada setiap indikator-indikator yang diukur.
Pemerintah khususnya melalui pemerintah daerah dapat merancang kebijakan intervensi pada sebagian indikator-indikator dimensi Kepuasan Hidup yang bersifat kuantitaif. Misalnya, kepuasan terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Intervensi pemerintah terhadap kedua layanan dasar tersebut bukan hanya akan meningkatkan kepuasan hidup, tetapi juga secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan harapan hidup seorang penduduk. Begitu pula dengan pendidikan berkualitas. Kedua indikator tersebut merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia.
Selain pelayanan dasar, Pemerintah dapat mengintervensi ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Seyogyanya, pekerjaan yang layak memberikan kepuasan yang lebih bagi masyarakat. Pekerjaan yang layak juga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan jaminan sosial yang lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
Semoga, Maluku Utara tetap menjadi Provinsi yang paling bahagia dan pemerintah daerah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
