Tidore – Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah regular mingguan melalui zoom meeting kembali dilaksanakan. Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jendral (Sekjend) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Senin (24/7).
Rapat itu dikuti Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang digelar di ruang rapat Bagian Protokol dan Komunikasi dan dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain bersama OPD terkait.
Suhajar Diantoro dalam arahannya menyampaikan, hingga pekan ke empat bulan Juli, kenaikan harga cabai merah ada di enam propinsi, sedangkan pada pekan ke tiga di bulan yang sama, ada di Sembilan propinsi.
Begitu juga, kata dia, dengan harga daging sapi yang pada pekan ke tiga, terjadi kenaikan di delapan propinsi, sedangkan pada pekan ke empat di enam propinsi.
“Itu artinya dua komoditas itu mengalami kemajuan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, beberapa komunitas lainnya mengalami harga yang stabil, dan sebagian lainnya mengalami kenaikan harga.
“Bawang putih di pekan ke empat terjadi kenaikan harga dibanding pada pekan-pekan sebelumnya,” tuturnya
Menurutnya, jika harganya terlalu rendah, petani tidak akan dapat keuntungan, namun jika terlalu tinggi pembeli/rakyat tidak bisa membelinya sehingga stakeholder harus menjaga dan menstabilkan harganya.
Sementara Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto, menyampaikan komoditas utama andil inflasi Juni 2023 yakni Beras (0,2 %), rokok kretek filter (0,14%), daging ayam ras (0,09 %), bawang putih (0,07 %), sewa rumah (0,05 %), kontrak rumah (0.05 %), emas perhiasan (0,05 %), bawang merah (0,04 %) rokok putih (0,04 %), ikan segar (0,04 %) dan telur ayam ras (0,02 %).
“Inflasi beras, daging ayam ras, bawang putih dan telur ayam ras yang relative tinggi mayoritas terjadi di kota-kota di luar Pulau Jawa sedangkan inflasi tinggi untuk bawang merah terdapat di beberapa kota di Pulau Jawa,” imbuhnya.
Ia menyebut, 10 Kabupaten/Kota dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Banjar Batu ( Kalimantan Selatan ), Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Sumba Tengah (Nusa Tenggar Timur), Kabupaten Belitung Timur (Kabupaten Bangka Belitung), Kabupaten Sopeng (Sulawesi Selatan), Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan).
“Sedangkan 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sematera terjadi di Kabupaetn Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah)Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara)Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara) Kabupaten Barito Timur ( Kalimantan Tengah), Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tomohon (Sulawesi Utara),” pungkasnya.
Reporter : MRS
