Sub Marcos dari Chiapas

Kemudian pergilah mereka dari satu  kumuh  ke kumuh lain, menghujani kata-kata subur itu. Seperti bebijian yang ditumbuhkan tetesan hujan setelah kemarau, satu persatu bibit perlawanan pun bermunculan dari balik kumuh itu. “Kita pasti menang, pasti akan menang,” pekik seorang gadis membopong senapan sambil memeluk pacarnya sore itu.

Dalam sejarah perjuangan Zapatista, gerakan ini berhasil membuat beberapa capaian, antara lain:

  1. Penegakkan hak Indigenious People, yaitu suatu pengakuan pemerintah terhadap masyarakat Indian sebagai masyarakat Meksiko. Tuntutannya memberikan ruang bagi para  Indigenious sehingga dapat berpartsipasi dalam berbagai tingkatan dan bidang kehidupan ekonomi, politik, budaya dan proses pengambilan keputusan formal negara. Perjuangan ini berhasil disepakati dalam perjanjian San-Andreas antara Zapata dan Pemerintah Meksiko. Terdapat 32 kotapraja gerilyawan (munisipal), masing-masing berisi kurang lebih 50 hingga 100 komunitas. Lebih dari 500.000 orang hidup dan menjadi bagian jaringan pengambilan keputusan dalam setiap rapat.
  2. Menyelenggarakan Konvensi Nasional Demokratik di wilayah EZLN dengan lebih dari 6000 orang dari seluruh penjuru negeri datang untuk berdialog dengan kaum Zapatista. Untuk acara ini kaum Zapatista membangun tempat pertemuan mereka yang diberi nama “Aguascascalientes”. Lengkap dengan audotirium, perpustakaan, bangsal tidur, dapur dan lahan parkir. Dalam acara ini dipilihlah secara demokratis, gubernur baru Chiapas, Amado Avendano dari Partai Revolusi Demokratik. Namun pemerintahan resmi tidak menghendaki dan menggantikkannya dengan gubernur baru dari pemerintahan otoriter. Tentang “Aguascascalientes” diambil dari nama sebuah desa di Chiapas yang pertamakali berdiri secara otonom dari pemerintahan otoriter sebagai hasil dari gerakan rakyat sipil.

Bentuk  Pemerintahan Otonom dan Program Perjuangan Zapatista

Makna otonomi dalam gerakan Zapatista adalah mendirikan suatu sistem pemerintahan yang bersifat alternatif yang membasiskan dirinya dalam masyarakat petani adat dan rakyat sipil yang tertindas. Suatu sistem yang bebas bergerak diluar dari pengaruh kooptasi  sistem politik rezim Carlos Salinas dan sistem ekonomi neoliberal. Adapun bentuk dan aturan pemerintahan otonom, adalah sebagai berikut:

BACA JUGA   Pilkada 2024; Kemerdekaan untuk Memilih

1) Bentuk pemerintahan otonom
• Caracoal, semacam komune-komune yang diisi oleh masyarakat di tingkat desa/kampong.
• Dewan Otonom, wakil-wakil yang terpilih dari Caracoal yang ada disetiap desa dan kemudian mengisi Dewan Otonom.
• Junta Pemerintahan Baik,  dibentuk oleh 1 atau 2 delegasi dari tiap Dewan Otonom wilayah. 1 junta untuk setiap wilayah pemberontakan.
• Komite Klandestin Adat Revolusioner, lembaga ini terdiri atas delegasi dari komunitas dan bukanlah sebuah struktur militer.

2) Aturan umum dalam pemerintahan otonom.
• Kota praja-kota praja otonom pembentuk Zapatista, untuk penerapan otonomi adat, EZLN terlibat hanya dalam proses manakala ada konflik atau penyimpangan.
• Pemimpin Zapatista yang memilih menyerah akan di pecat.
• Setiap otoritas memastikan bahwa kesepakatan komunitas dilaksanakan tanpa pandang bulu. Keputusan harus diberitakan secara regular.
• Bila ada kasus korup pihak yang bersalah dihukum dengan mewajibkan kerja kolektif dan menebus pada komunitas apapun yang dia gelapkan. Otoritas akan dicopot dari jabatannya dan menggantikan otoritas yang baru.
• Dalam komunitas Zapatista, jabatan samasekali tidak digaji. Selama menjabat sebagai otoritas, komunitas turut menghidupinya. Ini dipandang sebagai kerja demi kepentingan bersama dan digilir. Jika ada yang sering bolos maka dia diberikan tugas menjadi wakil kota praja atau komisaris ejido (lahan kolektif atau koperasi petani).
• Komite Klandestin Adat Revolusioner tidak boleh menduduki jabatan-jabatan di komunitas atau kota praja otonom, begitu juga anggota EZLN. Mereka yang mau masuk dalam komunitas harus mengundurkan diri dari EZLN.
• Dewan Otonom Mengurusi masalah Kesehatan,Pendidikan, tanah, pekerjaan dan perniagaan.
• Komite Klandestin Adat Revolusioner memantau operasi Junta Pemerintahan Baik.
• Junta Pemerintahan Baik akan memutuskan sesuatu setelah mengevaluasi komunitas-kominutas semisal memutuskan tentang kemana bantuan yang paling dibutuhkan disalurkan.
• Junta Pemerintahan Baik akan mengenakan “pajak persaudaraan” yang besarnya 10% dari biaya total proyek pada semua proyek. Dengan kata lain bila sebuah komunitas menerima suatu proyek maka mereka harus memberi 10%nya kepada Junta Pemerintahan Baik, agar bisa disalurkan kepada komunitas lainnya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pembangunan otonomi dari komunitas perlawanan.
• Hanya orang-orang komunitas, koperasi, asosiasi produsen yang terdaftar dalam Junta Pemerintahan baik lah yang diakui sebagai Zapatista.

BACA JUGA   Kandidat MASIAMAN Berkualitas Premium Menurut Hasil Survei LSI