Tidore – Tim 3 Pengendalian Inflasi dalam rangka eksekusi program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, siang ini tancap gas melakukan rapat tim pada Kamis (6/3).
“Usai acara paripurna penyampaian pidato wali kota di DPRD, tim 3 yang ditunjuk wali kota langsung eksekusi,” ucap Staf Ahli Wali Kota Abdul Hakim Adjam.
Abdul Hakim mengatakan instruksi wali kota untuk pengendalian inflasi dalam 100 hari kerja ini perlu dilaksanakan secepatnya. Sebab wali kota ingin memastikan kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Mengingat momentum Ramadhan dan lebaran 1436 H ini perlu diantisipasi secara serius karena sangat berpengaruh pada stabilitas harga,” jelasnya.
Sementara itu Arif Radjabessy, Inspektur daerah selaku Ketua tim 3 mengatakan, upaya pengendalian inflasi yang akan dilakukan adalah dengan menggelar pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu.
“Kalau dulu kita melakukan operasi pasar murah, kali ini wali kota meminta dikaji tentang kebijakan pasar gratis untuk mengurangi beban masyarakat. Pak wali sangat memperhatikan kondisi masyarakat dan daya beli di tengah momentum ramadhan ini,” jelas Arif.
Arif melanjutkan, hasil kajian tim telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis, seperti melalui bantuan pangan oleh Dinas Ketpang, bantuan bapok oleh Dinas Perindagkop, bantuan bahan perikanan oleh Dinas Perikanan, bantuan pupuk oleh Dinas Pertanian dan bantuan peralatan oleh Disnakertrans.
“Ada opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak yang bisa dibiayai dari Dana Tak Terduga, yaitu melalui program bantuan sosial. Sebagaiman Juknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan,” jelas Arif.
“Meskipun demikian kami akan melaporkan semua opsi ini kepada wali kota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada Bapak wali kota untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” tuturnya.
Selain opsi operasi pasar gratis, tim 3 juga menetapkan sistem satu data sebagai sasaran penerima. Satu data penerima, kata Arif, harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PMD, Kadis Nakertrans dan Kadis Pertanian dan sejumlah pejabat eselon 3.
Reporter: Tim Sentra
Editor: M. Rahmat Syafruddin
