Tidore – Tim TPID Kota Tidore kepulauan mengikuti Rakor pengendalian inflasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri secara Daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (04/02).
Dalam rakor tersebut Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan masalah perizinan adalah salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu paling banyak terjadi pelanggaran. Disamping sudah dilakukan melalui sistem seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Publik Online Single Submission, masih banyak pelayanan perizinan yang dilakukan secara manual, door to door, person to person sehingga menimbulkan kerawanan pemungutan liar / gratifikasi. Oleh karena itu perlu dibentuk tim pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.
Dr. Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung menyampaikan Perizinan merupakan suatu instrumen yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan perizinan yang efektif, efisien dan transparan, akuntabel diperlukan sudut kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak terkait penandatanganan kota kesepahaman ini.
Listyo Sigit Prabowo, Jenderal polisi, berharap agar Sinergitas dalam melaksanakan nota kesepahaman dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya hingga tingkat kota/ kabupaten. Polri berkomitmen akan terus memberikan jaminan keamanan berinvestasi di seluruh daerah , mewujudkan pengawasan perizinan agar terselenggara dengan mudah, bersih dan sesuai prosedur.
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS RI melalui paparannya menjelaskan jika secara nasional,jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi, dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu inflasi 0,76 % dengan andil 0,34%. Catatan peristiwa januari 2025 antara lain pemberian diskon 50% listrik, perkembangan harga BBM nonsubsidi, penyesuaian harga jual eceran hasil tembakau buatan dalam negeri, dan perkembangan curah hujan.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan Taher Husain, menyampaikan Zoom inflasi itu dirangkaikan dengan penentangan yang MOU terhadap pengawasan perizinan.
“Jadi terkait dengan penentangan pengawasan perizinan ini akan dimulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai di daerah. Untuk pemerintah daerah, karena ada keterlibatan inspektur, Polresta, serta Kejaksaan yang terkait dengan pengawasan perizinan,” Kata Taher
“Sementara terkait dengan inflasi, Alhamdulillah sampai pada minggu kelima, IPH Kota Tidore masih sangat baik di angka 0,62%. Jadi hanya ada beberapa komoditi yang mempunyai andil penting terhadap penurunan IPH itu, termasuk salah satunya daging ayam potong, cabai dan beberapa komoditas yang masih bisa terkendali.
Reporter: Tim Sentra
Editor: M. Rahmat Syafruddin
