Jakarta — Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, penerapan harga beras berbeda antarwilayah padahal kualitasnya sama adalah bentuk diskriminasi terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
“Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara tanpa diskriminasi harga,” ujar Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/11).
Firman juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur kebijakan subsidi dan harga komoditas strategis. Ia menilai, kebijakan pangan seharusnya tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah, mengingat BBM, solar, dan pupuk bisa disubsidi secara merata di seluruh Indonesia.
“Kalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama di seluruh Indonesia, mengapa beras yang merupakan kebutuhan pokok justru tidak mendapat perlakuan yang sama? Di sinilah letak ketidakadilan kebijakan yang harus dievaluasi pemerintah,” tegasnya.
Firman mengingatkan bahwa pangan merupakan sektor strategis yang tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan politik nasional. Ia memperingatkan, kebijakan harga beras yang diskriminatif berpotensi memicu keresahan sosial di masyarakat.
“Harga beras itu sangat sensitif. Kalau naik, efeknya bisa berantai. Persoalan ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi bisa menjadi permasalahan sosial bahkan politik. Karena itu, kebijakan harga pangan harus adil dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Firman mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan rayonisasi harga beras. Menurutnya, pendekatan tersebut justru dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah dan memperberat beban masyarakat di daerah tertentu.
“Pertanyaannya, apakah sistem ini benar-benar efektif menjaga stabilitas harga pangan? Jika hasilnya justru membuat rakyat di satu daerah membeli beras lebih mahal dari daerah lain, maka jelas kebijakan ini tidak memenuhi prinsip keadilan yang dijamin konstitusi,” pungkasnya.
Reporter : Tim Sentra
Editor : M. Rahmat Syafruddin
