Tidore – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Pemukiman Maluku Utara menggelar FGD Kelembagaan SPAM Kota Sofifi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan SPAM Tahun Anggaran 2023 serta dukungan kesiapan penyelenggaran SPAM di Kawasan Kota Baru Sofifi Provinsi Maluku Utara, di Aula Kantor Walikota Tidore.
Hadir dalam FGD tersebut Walikota Tidore Capt H. Ali Ibrahim menyampaikan apresiasi atas pelayanan air minum yang sudah ada di Sofifi dan atas dukungan fasilitas kelembagaan SPAM Kota Baru Sofifi oleh Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, yang sangat penting sebagai dasar penentuan pengelolaan SPAM di Sofifi. Kamis (27/7).
“Kami menyadari bahwa pengelolaan fasilitas untuk masyarakat di Sofifi masih harus dilengkapi, dan hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sofifi adalah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan perlu sebuah kolaborasi yang apik untuk menyiapkan fasilitas standar untuk Kota Baru Sofifi,” terangnya.
Ali menambahkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan siap untuk mengelola SPAM Sofifi melalui PDAM Kota Tidore Kepulauan Ake Mayora, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan beberapa ketentuan teknis, termasuk pembiayaan dalam operasional dan pemeliharaan SPAM di Sofifi.
“Namun, hal ini tidaklah bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan yang baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan status kelembagaan SPAM Kota Baru Sofifi, baik dalam permasalahan aset dan pengelolaan SPAM yang diharapkan nantinya dapat kita dituangkan lebih lanjut dalam nota kesepahaman atau MoU,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir. Anang Muhlis dalam sambutannya mengatakan, pemenuhan infrastruktur dan pemenuhan sarana pemukiman dasar di Kawasan Kota Sofifi merupakan salah satu Major Project sesuai RPJMN 2020-2024, beberapa infrastruktur SPAM yang telah dibangun di Kawasan Kota Sofifi sebagian belum beroperasi dan dikelola secara maksimal karena masalah kelembagaan.
“Kementerian PUPR saat ini mengalami hambatan dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan SPAM karena belum ditempatkan lembaga pengelola SPAM yang definitif untuk Kawasan Kota Sofifi, dan pada tahun anggaran 2023, Direktorat Air Minum melalui BPPW Maluku Utara telah memberikan pendampingan untuk menentuan kelembagaan dan penguatan kelembagaan SPAM Kota Sofifi namun masih mengalami beberapa kendala,” tutur Anang.
Anang menambahkan, oleh karena itu FGD ini dilakukan untuk mencari solusi terkait permasalahan kelembagaan yang dapat disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga pengoperasian SPAM di Kota Sofifi segera terealisasi.
“Kami dari Kementerian PUPR sebetulnya sangat prihatin karena sebetulnya infrastruktur itu mestinya sudah bisa berfungsi dan melayani masyarakat, namun belum dioperasikan secara maksimal. Mudah-mudahan pada FGD ini ada solusi dan bisa disepakati seperti apa jalan keluarnya, kami hanya memediasi saja, mudah-mudahan masalah kelembagaan yang ada di Kota Sofifi ini bisa segera selasai,” tutupnya.
