Ternate – Laju deforestasi di Maluku Utara menjadi sorotan serius Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah tersebut, Selasa (23/9).
Pertemuan yang berlangsung di Royal Resto Ternate itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman.
Diskusi difokuskan pada mekanisme pengawasan pemegang izin usaha serta persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya perusahaan tambang untuk taat aturan, melakukan reklamasi pasca-tambang, serta memberdayakan masyarakat sekitar.
“Keuntungan sesaat tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan wajib taat aturan agar manfaat yang diberikan benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Titiek.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang turut hadir, memastikan pihaknya akan mengevaluasi menyeluruh perusahaan tambang di Maluku Utara. Ia menegaskan, pembangunan di kawasan hutan harus tetap memperhatikan tujuan ekologis.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menegaskan bahwa meskipun Tidore tidak memiliki aktivitas tambang, pemerintah daerah tetap fokus menjaga kelestarian hutan yang ada.
“Kami di Tidore berkomitmen agar hutan tetap dijaga dan bisa dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan yang telah membuka ruang diskusi bagi kepala daerah di Maluku Utara,” ungkap Ahmad Laiman.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara.
Reporter : Tim Sentra
Editor : M. Rahmat Syafruddin
