Rafiq Hafitzh SH, Kuasa Hukum Korban, Foto: Istimewa

Dugaan praktik penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa melalui proses seleksi resmi menyeret seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Ternate, Maluku Utara, berinisial MAI alias Adil, bersama seorang perempuan berinisial ED alias Wati yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).

Keduanya resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara oleh seorang warga Kabupaten Pulau Taliabu berinisial R alias Rusianti melalui kuasa hukumnya, Rafiq Hafitzh, pada Kamis (19/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pihak pelapor menyebut dugaan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 484 juncto Pasal 492 juncto Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kuasa hukum korban, Rafiq Hafitzh, mengungkapkan bahwa persoalan ini bermula ketika para terlapor menawarkan kepada kliennya sebuah jalan pintas agar anak korban dapat menjadi anggota TNI tanpa harus mengikuti tahapan seleksi sebagaimana prosedur resmi.

Menurut Rafiq, para terlapor meminta korban menyiapkan sejumlah uang dengan iming-iming anaknya dapat dinyatakan lulus dan diterima sebagai anggota TNI tanpa melalui tes.

“Para terlapor meminta agar korban menyiapkan sejumlah uang, dengan janji anak korban bisa lulus menjadi anggota TNI tanpa tes,” ungkap Rafiq.

Tergiur dengan tawaran tersebut, korban kemudian menyanggupi permintaan itu dan mengirimkan uang sebesar Rp255 juta. Transfer dilakukan sebanyak dua tahap ke rekening milik ED alias Wati.

Transfer pertama dilakukan pada 17 September 2025 sebesar Rp200 juta, kemudian disusul transfer kedua pada 18 September 2025 sebesar Rp55 juta.

Rafiq menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima korban, uang tersebut disebut-sebut akan diserahkan kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL alias Rusdi yang dikabarkan bertugas di Kalimantan.

BACA JUGA   Digelar Besok, Ini DPT dan Persiapan PSU di TPS 1 Desa Lifofa Kota Tidore Kepulauan

Persoalan semakin mencuat ketika anak korban beberapa kali dijanjikan akan diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan calon anggota TNI. Namun, janji tersebut terus mengalami penundaan dengan berbagai alasan.

Rafiq membeberkan, informasi pertama yang diterima korban menyebutkan bahwa anaknya akan diberangkatkan mengikuti pendidikan pada Desember 2025. Namun, rencana tersebut batal dengan alasan masih ditunda.

Selanjutnya, korban kembali menerima informasi bahwa keberangkatan akan dilakukan pada Maret 2026. Namun, janji itu kembali tidak terealisasi.

Penundaan ketiga terjadi pada Juni 2026. Kali ini, korban mendapat alasan bahwa pesawat yang akan digunakan mengalami kerusakan.

Puncaknya, korban kembali dijanjikan keberangkatan pada 4 Juli 2026. Namun, harapan tersebut justru berakhir dengan kabar bahwa anaknya dinyatakan gugur dan tidak jadi mengikuti pendidikan TNI.

“Pada 4 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WIT, korban menerima informasi melalui grup WhatsApp dari anggota TNI berinisial RL alias Rusdi bahwa anaknya gugur dan tidak jadi berangkat mengikuti pendidikan anggota TNI,” jelas Rafiq.