Tidore – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Bagian Hukum menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rancangan Peraturan Kepala Daerah (RanPerkada), dan Pendampingan Penguatan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum bersama Tim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, Selasa (24/2).
Rakor yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kantor Walikota Tidore ini dipimpin Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Asis Hadad, dan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum HAM Malut, Mia Kusuma Fitriana, jajaran Kanwil, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, serta OPD terkait.
Dalam arahannya, Asis Hadad menekankan pentingnya keseriusan peserta untuk fokus pada agenda rapat, yang bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah sekaligus mendukung pembangunan Kota Tidore Kepulauan.
“Pentingnya rapat koordinasi ini dan meminta peserta untuk serius membahas terkait dengan surat dari Kemenkum,” ujarnya.
“Ini adalah tindak lanjut dari surat yang telah diterima, jadi diharapkan semua peserta fokus dan siap membahas materi yang akan dibahas,” lanjut Asis.
Sementara itu, Mia Kusuma Fitriana menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum HAM Malut dalam mendampingi dan memperkuat kapasitas ASN agar produk hukum daerah lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan, forum komunikasi kebijakan seperti ini menjadi wadah bagi ASN meningkatkan kemampuan analisis dan memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan daerah.
Di kesempatan yang sama, Mia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Tidore Kepulauan atas capaian istimewa dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta mempertahankan predikat istimewa tersebut.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
