Halbar – Boki Nita Budhi Susanti mengajak masyarakat Pulau Hiri, Kota Ternate, serta masyarakat Maluku Utara untuk menjaga persatuan, adat istiadat, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah mencuatnya isu referendum Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Boki Nita saat diwawancarai awak media di Rappa Pelangi Resort, Jumat (21/08).
Boki Nita mengatakan, dirinya bersama rombongan dijadwalkan mengunjungi Pulau Hiri. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga akan didampingi Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang juga Kapita Korois Kesultanan Ternate.
Menurutnya, kunjungan tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan budaya masyarakat Pulau Hiri yang digelar setiap empat tahun sekali.
“Tradisi itu berkaitan dengan apa yang dikenal masyarakat sebagai perjanjian gaib, yang memiliki kaitan dengan sejarah perjuangan Sultan Baabullah dalam menghadapi Portugis,” kata Boki Nita.
Ia menjelaskan, dalam sejarah dan filosofi masyarakat pada masa itu, terdapat kepercayaan mengenai perjanjian untuk memperoleh kekuatan dalam perjuangan mengusir Portugis dari wilayah Ternate.
Tradisi tersebut, kata Boki Nita, kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga generasi saat ini.
“Pelaksanaannya kini lebih dimaknai sebagai bagian dari silaturahmi dan komunikasi, sekaligus menjaga hubungan masyarakat dengan adat yang telah diwariskan para leluhur,” jelasnya.
Boki Nita menuturkan, masyarakat sebenarnya menginginkan kehadiran Kolano Madoru dalam kegiatan tersebut. Namun, karena masih menjalani pendidikan, kehadirannya tidak dapat dipaksakan.
“Pendidikan tetap menjadi yang utama karena itu masa depan,” tuturnya.
Mantan Istri Sultan Ternate ke-48 itu juga mengaitkan perjalanan sejarahnya dengan sosok Ratu Nukila. Ia menyebut Ratu Nukila memiliki sejarah perjuangan bersama Kapita Laut dalam menghadapi Portugis, termasuk setelah kembali dari pembuangan dan berjuang untuk membebaskan anaknya yang ditahan Portugis.
“Kalau saya, memang penjajahnya sudah berbeda, sehingga situasinya juga berbeda,” ujarnya.
Selain itu, Boki Nita mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga persatuan ditengah isu referendum Maluku Utar dan tidak mengabaikan tatanan pemerintahan yang telah ada.
Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk pemerintahan yang paling tepat bagi masyarakat.
“Saya rasa bentuk susunan pemerintahan kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah yang paling tepat dan sudah yang paling baik untuk kita,” katanya.
Ia menilai perbedaan pendapat maupun ketidakpuasan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, setiap persoalan hendaknya disampaikan dan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
“Khusus kepada masyarakat adat di Hiri, saya mengimbau agar tetap berkonsentrasi pada aktivitas sehari-hari, seperti mencari nafkah dan pendidikan, sembari menjaga tatanan adat dan siat orang yang telah menjadi bagian dari filosofi kehidupan masyarakat Maluku Kie Raha, khususnya Pulau Hiri,” tambahnya.
