Haltim — Bupati Halmahera Timur (Haltim), Ubaid Yakub, didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Gamalama, Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (29/1).
Rakornas bertema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD 2026 dan Penyusunan APBD 2027” itu dihadiri Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta para Sekda, Kepala Bappeda, Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan pemaparan dari BPK Perwakilan Maluku Utara, BPKP, LKPP, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Rakornas dibuka Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Dirjen Kemendagri Agus Fatoni, ditandai dengan pemukulan tifa. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 28–30 Januari 2026, di Sahid Bella Hotel Ternate.
Usai kegiatan, Ubaid Yakub menyampaikan Rakornas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.
“Rakornas ini memberikan penguatan agar pelaksanaan APBD 2026 lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi landasan penyusunan APBD 2027,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Halmahera Timur berkomitmen menindaklanjuti arahan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekda Haltim Ricky Chairul Richfat menekankan pentingnya disiplin fiskal serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
“Rakornas ini menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus berbasis kinerja, terukur output dan outcome-nya, serta selaras dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada lagi ruang bagi perencanaan yang tidak terhubung langsung dengan prioritas pembangunan,” tegas Ricky.
Ia menambahkan, Pemkab Haltim akan memperkuat pengendalian internal dan pengawasan lintas OPD guna memastikan realisasi anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami mendorong OPD lebih disiplin dalam perencanaan, mempercepat belanja produktif, serta meminimalkan potensi penyimpangan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk lebih disiplin dalam perencanaan, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta meminimalkan potensi penyimpangan melalui penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
