Taliabu — Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu jarang terlihat dibuka, sehingga pelayanan publik di bidang perikanan terhambat, Rabu (04/3).
Ketua Pemerhati Daerah (Perhatda) Taliabu, Basir Udin ST, menyatakan hal ini sangat disayangkan. Menurutnya, dinas perikanan adalah instansi strategis yang seharusnya mendongkrak pendapatan daerah melalui sektor kelautan sekaligus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Sangat disayangkan ketika pemerintah daerah cenderung membiarkan dinas yang cukup strategis untuk mendongkrak pendapatan daerah khususnya di bidang kelautan, dinas yang harusnya memberikan pelayanan optimal malah terlihat jarang dibuka, ini tentunya mengkebiri hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan,” terang Basir.
Basir menambahkan, situasi ini menjadi lebih penting di tengah sorotan publik terkait Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kantor dinas yang jarang dibuka membuat masyarakat bingung harus berkonsultasi ke mana terkait administrasi perikanan, termasuk soal bantuan kementerian yang memerlukan supervisi Dinas Perikanan Kabupaten.
“Mengingat ini sedang masa efisiensi harusnya kita pandai-pandai menggait project-project yang tidak membebani APBD kita yang cukup terbatas,” ujar Basir.
Ia pun meminta perhatian Bupati Pulau Taliabu agar memberikan teguran tegas pada pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sering tidak berkantor agar memaksimalkan proses pelayanan publik untuk terciptanya pemerintahan yang Good Governance.
“Kami meminta kepada ibu bupati, sesuai dengan visi misi ibu bupati untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sehat dan bersih,” ujarnya.
“Harusnya memberikan teguran tegas pada pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat daerah yang sering tidak berkantor agar memaksimalkan proses pelayanan publik untuk terciptanya pemerintah yang Good Governance,” pungkas Basir.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
