Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kepada DPRD Kota Tidore dalam Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2025–2026, Selasa (31/3).
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam pidatonya menjelaskan, LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
“Sehingga dimana Tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai tahun transisi dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025-2029, dengan seluruh capaian kinerja didasarkan pada visi: “Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju dan Berkelanjutan untuk Semua,” ujarnya.
“Dengan demikian, maka Visi dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi segenap lapisan dan komponen masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan,” lanjut Muhammad Sinen.
Ia mengungkapkan, capaian indikator kinerja secara umum tergolong sangat baik, dengan rata-rata realisasi mencapai 100,49 persen. Indeks infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan capaian 104,84 persen, melampaui target, sementara Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi masing-masing mencapai 99,99 persen dan 99,76 persen.
Namun demikian, beberapa indikator masih perlu perhatian, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terealisasi 72,91 dari target 74,88.
“Kita masih memiliki tantangan serius pada capaian beberapa indikator kinerja utama lainnya, meskipun dengan predikat yang beragam. Namun, harus diperhatikan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan dari yang ditargetkan 4,2 persen, hanya terealisasi 2,30 persen atau 54,76 persen,” kata Muhammad Sinen.
“Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga menjadi perhatian, di mana realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,02 persen masih lebih tinggi dari target 3,33 persen, dan realisasi kemiskinan terdapat selisih 0,34 poin dengan capaian 6,54 persen dibandingkan target 6,20 persen,” tambahnya.
Ia juga menyoroti sektor lingkungan dan kebencanaan serta capaian rata-rata lama sekolah yang masih di bawah target.
“Tak hanya itu, kita juga harus memaksimalkan Sektor Lingkungan dan Ketahanan Risiko Tinggi, di mana indeks Risiko Bencana melonjak ke 241,25, dari target 161,25 atau 66,84 persen,” katanya.
“Berdasarkan data yang dirilis Badan Bencana Nasional, kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, serta Pembangunan Manusia dan Infrastruktur karena Rata-rata Lama Sekolah terealisasi 10,18 Tahun dari target 10,56 Tahun, dengan capaian kinerja 96,40 persen,” tegasnya.
“Realisasi 10,18 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di Kota Tidore Kepulauan telah menempuh pendidikan hingga setara kelas 10 (SMA kelas 1),” sambung Muhammad Sinen.
Muhammad Sinen menambahkan, berbagai persoalan yang belum tertangani akan menjadi fokus dalam perencanaan 2026, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Selanjutnya, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan mendatang. Hal ini penting karena DPRD memiliki pandangan langsung mengenai kebutuhan prioritas masyarakat di akar rumput,” ujar Muhammad Sinen.
