Ternate – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Utara untuk kampanyekan Save Maluku Utara. Hal itu karena kondisi Maluku Utara yang makin amburadul dan memprihatinkan.
“Permasalahan di Maluku Utara bukan berkurang tetapi malah bertambah. Akar masalahnya cukup bervariasi mulai dari problem kerusakan lingkungan, SDM buruk, praktik birokrasi bobrok, hingga pada tingkat korupsi yang semakin merajalela,” tegas Ketua BEM Unkhair Junaidi Ibrahim, saat diwawancara Sentra, Sabtu (25/5).
Menurutnya, akar permasalahan yang ia maksudkan terletak pada pemimpin Maluku Utara sendiri. Ia menilai pemimpin di Maluku Utara masih punya perilaku yang cenderung pragmatis, namun miskin konsep dan tidak punya nyali dalam menentukan sikap keberpihakan terhadap masyarakat.
“Pemimpin kita masih sangat pragmatis, miskin konsep dan tak punya nyali bersuara kepentingan masyarakat ke pemerintah pusat,” ujar Junet, sapaan karib Junaidi dengan nada cibiran.
Apalagi saat ini, sambungnya, Gubernur Malut tengah menjalani proses hukum lantaran ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
Tak hanya itu, kata Junaidi menambahkan, sejumlah ASN yang menjabat di Pemprov Maluku Utara juga terjerat narkoba seperti yang diberitakan media beberpa hari ini.
“Apa yang bisa rakyat Maluku Utara harapkan dari para pemangku kepentingan yang rusak seperti ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, statement Presiden Jokowi dan data yang di keluarkan Bank Indonesia di akhir tahun 2022 tentang capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai angka 27 persen, adalah keberhasilan hilirisasi industri yang harus mendapat apresiasi rakyat Maluku Utara, namun tidak menutup fakta bahwa angka itu tidak berbanding lurus dengan respon publik Maluku Utara.
“Banyak aktivis mahasiswa hingga akademisi ikut mengomentari pernyataan Jokowi tersebut, namun banyaknya komentar yang bertebaran, tidak ada satupun komentar dari pemerintah daerah yang ada di Maluku Utara. Ini patut dipertanyakan,” tegas Junaidi.
Menurutnya, betapapun capaian angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, tetapi tidak menafikan fakta bahwa dari efek hirilisasi, masyarakat lingkar tambang di Maluku Utara tidak hanya merasakan dampak positif, tetapi juga dampak negatif yang lebih besar..
“Kompleksnya masalah, namun sampai hari ini tak ada pemerintah daerah di Maluku Utara yang secara tegas menyampaikan keberatan ke pempus, karena yang ada Gubernur hingga Bupati turut mengindahkan apa yang didongengkan oleh Jokowi ini,” sesalnya.
Menurut dia, pemimpin daerah harusnya tampil sebagai representasi negara yang ada di daerah, mampu mendeteksi masalah di daerah dan menyampaikan ke pusat, bukan turut mengekor kemauan pusat.
“Jika pemimpin pun tidak lagi kita menaruh kepercayaan dan harapan, maka saya kira saatnya rakyat Maluku Utara harus bergerak. Elemen rakyat sudah waktunya menyalakan tanda merah, mari kita serukan Save Maluku Utara,” tandasnya.
Reporter: M. Rahmat Syafruddin
