Halbar – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat, Yoram Uang, mendesak pimpinan Pansus agar segera menyusun agenda kerja dan turun langsung ke lapangan setelah resmi dibentuk melalui rapat paripurna DPRD pada Kamis lalu.
Menurut Yoram, pembentukan Pansus terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret guna menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Dengan dilaksanakannya paripurna, maka sebagai anggota Pansus saya mendorong agar langkah-langkah kerja segera diagendakan pimpinan, sehingga kita bisa langsung action di lapangan,” ujar Yoram, Sabtu (18/4).
Ia menekankan bahwa masa kerja Pansus sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) bersifat ad hoc dan hanya berlangsung selama enam bulan. Karena itu, efektivitas waktu menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan yang ada di RSUD Jailolo.
“Waktu kita sangat terbatas. Sementara Pansus ini dibentuk untuk mengurai berbagai problem pelayanan rumah sakit yang selama ini menjadi sorotan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Yoram yang juga Ketua Komisi I itu mengingatkan agar seluruh pihak tidak lagi memperpanjang polemik terkait dinamika internal yang terjadi saat proses pembentukan Pansus.
Ia menilai perbedaan pendapat dalam forum DPRD merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
“Tidak perlu lagi menggiring opini atau saling menyudutkan. Dinamika itu wajar dan bagi saya, proses pembentukan Pansus berjalan normal,” tegasnya.
Politisi juga menegaskan bahwa sepuluh anggota Pansus yang telah ditetapkan merupakan representasi resmi lembaga DPRD, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Oleh karena itu, kata Yoram, seluruh anggota memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
“Kami dipercayakan untuk mengurai benang kusut pelayanan RSUD agar ke depan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.
Yoram turut menyatakan dukungannya terhadap pandangan pimpinan Pansus yang menilai bahwa kerja-kerja Pansus tidak harus bergantung pada tambahan anggaran, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Ini adalah panggilan tugas. Kita harus tetap bekerja demi kepentingan peningkatan pelayanan publik, dengan atau tanpa tambahan anggaran,” ujarnya.
Namun demikian, ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian anggaran apabila dalam proses kerja Pansus ditemukan kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional rumah sakit.
Menurutnya, pengalihan anggaran dapat dilakukan dari pos belanja yang dinilai kurang produktif, baik di Sekretariat DPRD maupun pemerintah daerah.
Di sisi lain, Yoram menegaskan komitmen Pansus untuk menjunjung tinggi transparansi.
Ia memastikan bahwa jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana BLUD, maka hal tersebut akan diungkap secara terbuka kepada publik.
“Jika ada penyalahgunaan BLUD yang tidak transparan, akan kami buka secara terang-benderang. Rakyat menunggu hasil kerja Pansus,” tandasnya.
