Haltim – Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Halmahera Timur (Haltim) meminta Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus Maneke, memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait pengalokasian anggaran pemeliharaan kanal di Kota Maba yang mencapai Rp40,8 miliar.
Ketua PD PM Haltim, Julfikram Hi. Idris, menilai polemik proyek pemeliharaan kanal yang menjadi perhatian publik tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sebagai pelaksana kegiatan.
Menurutnya, dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah melalui proses pembahasan, koreksi, persetujuan, hingga pengawasan yang melibatkan DPRD.
“Ketika proyek perawatan kanal sebesar Rp40,8 miliar menjadi sorotan publik, banyak pihak berusaha mengarahkan seluruh pertanyaan kepada dinas teknis. Padahal, proyek tersebut lahir melalui proses yang melibatkan DPRD,” kata Julfikram, Sabtu (6/6).
Ia menyayangkan minimnya pernyataan dari Ketua DPRD di tengah meningkatnya pertanyaan masyarakat mengenai manfaat dan hasil dari proyek tersebut.
“Dalam setiap pembahasan APBD, DPRD selalu tampil sebagai garda terdepan yang mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun ketika proyek bernilai puluhan miliar dipersoalkan publik, yang muncul justru keheningan,” ujarnya.
Julfikram menegaskan masyarakat tidak sedang mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan meminta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam siklus penyusunan dan pelaksanaan APBD.
Menurutnya, jika DPRD memiliki peran dalam membahas dan menyetujui anggaran, maka publik juga berhak mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan yang dijalankan setelah anggaran disahkan.
“Apakah fungsi pengawasan hanya hidup saat rapat berlangsung dan berakhir setelah APBD disahkan? Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka,” pungkas Julfikram.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
