Halbar — Aliansi Sedarah Halbar menggelar unjuk rasa di Sasadulamo, Rabu (10/9), menyoroti dugaan korupsi di Pemkab Halmahera Barat sekaligus menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyinggung dugaan penyimpangan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Mereka merujuk pada sejumlah pemberitaan media lokal serta laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara.
Salah satunya terkait pengadaan obat di Dinas Kesehatan Halbar senilai Rp2,2 miliar yang sempat diberitakan sebagai kasus dugaan korupsi. Selain itu, pembangunan puskesmas juga pernah menjadi temuan BPK dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
Rivai, Juru bicara aliansi mengatakan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami menuntut agar pemerintah daerah menindaklanjuti temuan ini secara serius dan bertanggung jawab, karena anggaran tersebut adalah hak masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan korupsi di sektor kesehatan, aliansi menyoroti pengelolaan dana pendidikan, termasuk penggunaan dana BOS dan BOP PAUD. Mereka menuntut kejelasan status tenaga honorer paruh waktu yang hingga kini belum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rivai menambahkan, perjuangan aliansi tidak hanya sebatas menyoal dugaan korupsi, tetapi juga mendorong pemberantasan praktik koruptif di Halmahera Barat secara menyeluruh. Aliansi juga menyoroti konflik tanah hibah Pemkab Halbar ke Polda Maluku Utara di Kota Ternate serta menekankan pentingnya pembangunan pendidikan tinggi di Halbar sebagai basis untuk mengimbangi kehadiran investasi.
Tuntutan lengkap yang disampaikan aliansi meliputi:
1. Bupati Halbar mundur dari jabatannya.
2. Ketua DPRD Halbar mundur dari jabatannya.
3. Kapolres Halbar menindak tegas pelaku korupsi.
4. Kejaksaan Halbar mengusut tuntas dugaan kasus korupsi.
5. Polres Halbar segera menangkap dan mengadili Kadinkes Halbar, Novelhein Sakalaty.
6. Aparat penegak hukum memeriksa Kadis Pendidikan Halbar, Rosberi Uang.
7. Aparat penegak hukum memeriksa Inspektur Inspektorat Halbar.
8. Aparat penegak hukum memeriksa Kadis Pertanian dan Pangan Halbar.
9. Aparat penegak hukum memeriksa Kadis Kelautan dan Perikanan Halbar.
10. Membubarkan staf khusus bupati.
11. Membatalkan hibah lahan Pemkab Halbar ke Polda Malut di Kota Ternate.
12. Pemkab Halbar segera mengusulkan tenaga kerja honorer paruh waktu ke BKN.
13. Menuntaskan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sahu, Ibu Selatan, Loloda Tengah, Loloda, dan Jailolo Selatan.
Aksi ini menjadi dorongan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan serta aspirasi masyarakat Halbar.
Reporter: Karmila
Editor: M. Rahmat Syafruddin
