Ternate – Pengurus Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (SeOPMI HALTIM) Maluku Utara Periode 2025-2026 resmi di lantik, pada Sabtu, (20/09).
Pelantikan tersebut berlangsung di ruang aula mina Asrama Haji, di kelurahan Ngade, Kota Ternate yang dihadiri oleh Wakil Bupati Anjas Taher, anggota DPRD Kota Ternate, para alumni maupun sesepuh dan tamu undangan.
Syahnakri Ciliu selaku Ketua Umum yang baru saja di lantik mengungkapkan, terbentuknya SeOPMI Haltim pada tahun 2005 adalah sebuah keterpanggilan moril oleh para senior yang melihat kondisi dinamika kabupaten Halmahera Timur.
“Sehingga wadah ini dibentuk sebagai ikhtiar dalam mengawal kebijakan serta jalannya Pemerintahan di kabupaten Halmahera Timur pada waktu itu,” ungkap Nakri sapaan akrabnya.
Nakri menuturkan, 11 orang warga adat Maba Sangaji yang sampai hari ini masih mendekam di jeruji besi akibat dari mempertahankan tanah adat dari aktivitas PT. Position adalah sebuah bentuk kezaliman yang benar-benar nyata di lakukan oleh Negara.
“Hal ini terjadi akibat dari ekstraktif pertambangan yang terlalu nafsu dalam merampas ruang hidup masyarakat di Halmahera Timur,” tuturnya.
Menurutnya, berbagai ketimpangan sosial yang terjadi di Maluku Utara sudah seharusnya menjadi perhatian serius oleh Organisasi Mahasiswa tingkat Kabupaten maupun Kota di Ternate agar bersama- sama dalam merespon hal-hal tersebut.
Lebih lanjut ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PN Soa Sio Kota Tidore Kepulauan harus segera membebaskan 11 warga Maba Sangaji.
“Jangan pernah lupa kawan-kawan Mahasiswa Halmahera Timur dan seluruh Mahasiswa Maluku Utara. Kami juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi dan Pengadilan Negeri Soa Sio agar segera bebaskan 11 tahanan politik pejuang lingkungan Maba Sangaji,” tegasnya mengakhiri.
Terpisah, alumni SeOPMI Haltim, Aprianto Syawal dalam sambutannya menyampaikan, dinamika poltik organisasi perlu di sikapi secara dewasa sehingga mampu menciptakan sirkulasi organisasi.
“Sesuai dengan tema yang diusung oleh Panitia saya cukup tertarik. Apalagi di tengah-tengah politik organisasi yang semakin kritis sehingga perlu mengedepankan kualitas mahasiswa yang lebih perduli dengan internal organisasi sehingga tetap peka terhadap kondisi yang ada,” katanya.
Sejarah gerakan Mahasiswa, sambung Aprianto, gerakan yang paling ekstrim adalah ketika Pak Habibi diberikan tanggungjawab sebagai Presiden RI.
“Saya teringat sebuah kalimat yang pernah di sampaikan oleh Presiden Habibi waktu itu. Bagaimana menghidupkan suatu kelompok opisisi. Beliau minta agar kelompok opisisi itu harus ada agar kebijakan maupun program harus tetap di kawal dan evaluasi,” bebernya.
“Dan kelompok Mahasiswa, sehingga kami berharap agar dalam kepengurusan ini tetap menjadi wadah kritis dalam mengawal dan memberikan sumbangsih pikiran terhadap Pemerintah Daerah,” imbuhnya.
