Halbar – Lambannya respons Polres Halmahera Barat dalam menangani sejumlah persoalan strategis kembali menuai kritik tajam.
Sejumlah kasus yang sebelumnya pernah dikawal aparat kepolisian, kini tidak menunjukkan kejelasan perkembangan, termasuk persoalan air minum kemasan VPOL serta proyek jalan kesehatan senilai Rp15 miliar di Loloda Tengah yang sarat dugaan penyimpangan.
Lambatnya kinerja aparat Polres Halbar tersebut, sebelumnya telah menuai kritik dari para aktivis, termasuk Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat, Christian Loundrik yang dimuat oleh media beberapa waktu lalu.
Lambannya Polres Halbar dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, menurutnya justru memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa upaya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menanggapi kritik aktivis GMNI tersebut, Ketua SEMAINDO Halmahera Barat – DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bentuk kontrol demokratis, bukan gangguan stabilitas.
“AMDK VPOL menyangkut keselamatan masyarakat, sementara proyek jalan kesehatan Rp15 miliar di Loloda Tengah menyangkut uang negara. Ketika dua persoalan besar ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka wajar publik mempertanyakan keseriusan Polres Halmahera Barat,” tegas Sahrir. Rabu (31/12).
Lebih lanjut, Sahrir menyampaikan pernyataan keras terhadap kepemimpinan Kapolres Halmahera Barat. Menurutnya, jabatan Kapolres bukan sekadar posisi administratif, melainkan tanggung jawab moral dan institusional.
“Jika Kapolres Halmahera Barat tidak mampu menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan korupsi di daerah ini, maka alangkah baiknya mundur secara terhormat dari jabatannya. Jangan jadikan institusi Polri sebagai tameng pembiaran,” ujar Sahrir.
Ia menilai, stagnasi penanganan kasus-kasus strategis harusnya menjadi sinyal kuat bagi Mabes Polri untuk segera turun tangan.
“Saya pikir Mabes Polri sudah saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Halmahera Barat. Bila perlu, copot dan ganti dengan pimpinan yang berani, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
“Hukum tidak boleh dipingsankan. Jika aparat diam, maka rakyat berhak melawan dengan suara dan kritik,” pungkas Sahrir.
Reporter: TP Babua
Editor: Redaksi
