Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, menerima kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (05/3).
Pertemuan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan serta evaluasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan bahwa meskipun saat ini terdapat penyesuaian pada dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tetap optimistis dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota, pemerintah daerah berupaya menjalankan roda pemerintahan secara akuntabel serta meminimalkan potensi permasalahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya dan Pak Wakil di awal pemerintahan berusaha agar tidak ada permasalahan. Kami juga meminta kepada BPKP agar saling memberikan dukungan untuk pembangunan Kota Tidore ke depan,” ujar Muhammad Sinen.
Selain itu, Wali Kota juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2026.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus responsif terhadap kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi tersebut.
“Kepada OPD terkait yang diminta data-datanya oleh BPKP agar segera ditindaklanjuti demi kelancaran tugas kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melaksanakan Penelaahan Informasi Awal (PIA) dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2026.
Menurut Agus, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi dalam kegiatan pengawasan tersebut, yakni sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan pangan, serta prevalensi stunting di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Ada lima sektor yang akan kami evaluasi yaitu sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan pangan, dan prevalensi stunting pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026,” jelas Agus.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Intinya kami dari BPKP melakukan pengawasan ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah serta melihat efektivitas program kegiatan yang dilaksanakan dan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, serta Inspektur Kota Tidore Kepulauan.
