Halbar — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo mendesak Bupati Halmahera Barat (Halbar), Jemes Uang, segera mencopot Direktur RSUD Jailolo, Rabu (20/5).
Desakan itu disampaikan Sekretaris Cabang GMKI Jailolo, Raffy Wadja, yang menyoroti pelayanan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, serta pengelolaan anggaran dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam orasinya, Raffy menilai kondisi pelayanan di RSUD Jailolo tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola rumah sakit tersebut.
“Anggaran milyaran, tapi pasien menangis karena obat kosong,” ujar Raffy.
Ia menyebut RSUD Jailolo memiliki pendapatan BLUD sebesar Rp9,6 miliar. Namun, menurutnya, kondisi fasilitas dan ketersediaan obat di rumah sakit belum mencerminkan besarnya anggaran yang tersedia.
Raffy juga menyoroti laporan belanja obat yang disebut meningkat dari Rp4 miliar pada 2023 menjadi Rp4,6 miliar pada 2024.
“Jika uang belanja naik, ditambah pendapatan BLUD mencapai Rp9,6 miliar, kenapa pasien justru semakin sulit mendapatkan obat? Ke mana perginya nilai uang dan obat-obatan senilai jumlah tersebut? Apakah benar-benar masuk ke gudang untuk pasien, atau hanya sekadar catatan di pembukuan saja?” katanya.
GMKI menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius dalam pengelolaan pelayanan publik dan keuangan rumah sakit.
Menurut Raffy, masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
“Masyarakat datang berobat berharap ditangani lengkap, namun terpaksa pulang tangan kosong atau dipaksa beli obat di apotek luar karena stok RS habis. Ini adalah kegagalan pelayanan publik yang sangat parah,” tegasnya.
Selain itu, GMKI juga mempertanyakan kesesuaian laporan keuangan dengan kondisi riil persediaan obat di lapangan.
“Jika di atas kertas tertulis aset dan persediaan bernilai milyaran, termasuk pengelolaan dana BLUD yang besar, tapi saat dicek gudang kosong, maka timbul dugaan kuat adanya kesalahan penyajian laporan keuangan. Hal ini berpotensi besar menjadi temuan kerugian negara,” jelas Raffy.
GMKI Jailolo pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Halbar dan pihak terkait.
Di antaranya melakukan audit investigasi terhadap belanja obat dan pengelolaan dana BLUD periode 2023–2024, meminta pertanggungjawaban Kepala Instalasi Farmasi dan Direktur RSUD Jailolo, mengevaluasi sistem pengadaan obat, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
GMKI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah evaluasi dan tindak lanjut dari pihak berwenang.
