Tidore – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazla, mendorong Pemerintah Kota Tidore Kepulauan lebih agresif menjemput program pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk menjaga pembangunan infrastruktur di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Rabu (12/8).
Dorongan tersebut disampaikan Nazla saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore (KWATAK) di Rumah Dinas Mantan Gubernur Irian Barat, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (12/8/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD.”
Menurut Nazla, kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat yang berdampak pada pemangkasan TKD tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memanfaatkan berbagai program pembangunan yang disiapkan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur.
Karena itu, Pemda Tidore Kepulauan dinilai perlu memperkuat komunikasi, membangun koordinasi, serta melakukan lobi dengan kementerian maupun lembaga di tingkat pusat.
“Terus terang saja, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat bagi saya sangat membantu. Misalnya ada program Jembatan Merah Putih, dan saya telah meminta itu untuk dapil saya. Alhamdulillah, di dapil saya dapat empat,” ujar Nazla.
Ia menilai strategi jemput bola menjadi semakin penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Aspirasi pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya dimasukkan dalam perencanaan APBD, tetapi harus dikawal hingga ke kementerian atau lembaga yang memiliki program dan dukungan anggaran.
Nazla menekankan, Pemkot Tidore Kepulauan harus lebih aktif membawa kebutuhan masyarakat ke tingkat pemerintah pusat. Dengan begitu, pembangunan fasilitas publik tetap dapat berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pemangkasan TKD.
“Jangan kemudian karena TKD dipotong, pembangunan di daerah berhenti. Pemerintah daerah harus lebih agresif menjemput program-program pusat,” tegasnya.
Menurut Nazla, kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, dan melakukan lobi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci agar pembangunan di Kota Tidore Kepulauan tetap berjalan.
Ia berharap keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan serta memanfaatkan berbagai program nasional yang dapat diakses daerah.
Dengan strategi tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur diharapkan tetap dapat dipenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap kemampuan APBD Kota Tidore Kepulauan.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
