Tidore – Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Sahid Bela Ternate, Rabu (6/11).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Maluku Utara diwakili Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.
Pada kesempatan tersebut, Abubakar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti sebagai persoalan bersama, sehingga harus ditangani dalam konteks bersama pula.
“Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya,” ujar Abubakar.
Abubakar menambahkan, rapat koordinasi sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penjelasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Kata dia, hal itu dilakukan agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, secara khusus terkait masalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.
Ia berharap dapat meningkatkan program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Sebab menurutnya, dengan begitu, kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga dirasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S.Adam dalam laporannya mengatakan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 6,32 % atau 83,9 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebanyak sebanyak 1.374.859 jiwa. Angka ini menurun 0,14 poin dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang mencapai 6,46 %.
Sedangkan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo saat memaparkan terkait pengentasan kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan, mengatakan terdapat tiga strategi pengentasan kemiskinan yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Lebih lanjut, untuk kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Tidore adalah dengan membuat satu data kemiskinan yaitu melalui pendekatan partisipatif dalam menjamin data miskin yang tepat, akurat, valid, dan transparan, serta mendorong APBD yang berpihak pada orang miskin dan membangun kerja kolaborasi.
Ismail juga menambahkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan intervensi program di sektor Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Pemberdayaan UMKM serta Sektor Perdagangan dan IKM.
Di akhir paparannya, ia berharap agar angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kota Tidore Kepulauan di Tahun 2025 dapat menurun dari Tahun 2024.
