Halbar — Kordinator API IBU-Aliansi Persatuan Rakyat Ibu, Kapten Fai, menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dalam menangani krisis air bersih di Kecamatan Ibu Selatan. (30/08)
Ia menilai persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.
API IBU-Aliansi Persatuan Rakyat Ibu mengkritisi sikap Bupati dan Wakil Bupati Halbar terhadap penanganan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat, khususnya di beberapa desa yang berada di Kecamatan Ibu Selatan.
Tokoh pemuda Halbar sekaligus Kordinator API IBU, Kapten Fai, menilai krisis air bersih yang dialami warga menunjukkan belum optimalnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, kondisi krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Ibu Selatan bukan hanya terjadi baru-baru ini, tetapi sudah cukup lama sehingga warga harus bertahan hidup di tengah keterbatasan air bersih.
“Dinas teknis seperti Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan PDAM Kabupaten Halmahera Barat harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi nyata atas persoalan kebutuhan air bersih,” ujarnya.
“Artinya, ada langkah konkret yang berkepanjangan sehingga menyediakan sumber air bersih bagi setiap pemukiman masyarakat,” lanjut Kapten Fai.
“Sebab ini menyangkut kebutuhan dasar dan sumber kehidupan masyarakat. Dinas terkait harus lebih responsif dan tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut tanpa penanganan serius.”
Kapten Fai juga mengingatkan agar PDAM dan Dinas PUPR Halbar tidak hanya berdiam diri di dalam kantor dan terkesan menutup mata dengan alasan persoalan administrasi, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan mencerminkan tanggung jawab atas kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran Dinas PUPR dan PDAM digunakan hanya untuk kepentingan formalitas dan tidak berdampak bagi masyarakat. Justru yang dibutuhkan masyarakat adalah alokasi anggaran yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar warga.”
Kapten Fai menambahkan, warga yang sebelumnya masih mengandalkan air hujan sebagai alternatif kebutuhan air kini menghadapi kondisi yang semakin sulit akibat kemarau panjang. Warga terpaksa menyeberang dengan jarak tempuh sekitar 1 hingga 2 kilometer ke desa tetangga untuk mengambil air bersih menggunakan mobil dan motor yang disiapkan oleh masyarakat di masing-masing desa.
“Kondisi ini menandakan solusi jangka pendek dan lemahnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan sumber mata air atau tampungan air bersih.”
API IBU juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat agar lebih peka terhadap persoalan krisis air bersih di tengah kemarau panjang.
“Jika tidak ada ketegasan dan penanganan jangka panjang, maka Aliansi Persatuan Rakyat Ibu ke depannya akan melakukan blokade jalan serta aksi unjuk rasa dengan mosi tidak percaya kepada Pemda Halmahera Barat.”
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
