Sebuah sore yang indah di Story Cafe kota Jailolo, saya dan beberapa kawan-kawan kerap berkumpul di tempat ini. Ada yang hanya sekedar ngopi, ada juga anak muda pencari inspirasi, hingga pelintas jalan yang butuh jeda dari rutinitas.
Di antara kepulan asap rokok dan hangatnya gelas kopi Bon-bon, obrolan kami sering kali melampaui topik ringan. Sesekali kami membahas sepak bola atau kabar politik lokal, namun akhir-akhir ini satu isu mulai mendominasi percakapan: rencana eksploitasi panas bumi di kawasan Talaga Rano.
Di balik tawa dan canda, terselip kegelisahan kolektif yang bukan tanpa alasan. Talaga Rano bukan sekadar lanskap indah di peta Halmahera Barat; ia adalah ruang ekologis, sosial, dan kultural yang hidup.
Dalam terminologi ekologi politik, kawasan seperti Talaga Rano sering kali menjadi “ruang perbatasan” (frontier spaces), tempat kepentingan ekonomi skala besar bersinggungan dengan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Sayangnya, pemerintah daerah seolah hanya melihat potensi panas bumi sebagai “angka” dalam laporan investasi, bukan sebagai bagian dari sistem ekologis yang rapuh dan bernilai tinggi.
Sayangnya, diskursus pembangunan yang seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sering kali tereduksi menjadi sekadar urusan izin dan investasi. Pemerintah daerah tampak terburu-buru memberikan karpet merah kepada perusahaan ekstraktif, seolah potensi panas bumi di Talaga Rano hanyalah komoditas yang siap dipanen tanpa perlu pertimbangan mendalam.
Dalam konteks teori relasi kuasa, situasi ini menunjukkan adanya pergeseran kendali dari negara sebagai pengatur, menjadi negara sebagai “penyedia ruang” bagi oligarki energi. Transparansi publik dan partisipasi masyarakat lokal cenderung menjadi formalitas, bukan fondasi pengambilan keputusan.
Padahal, pengalaman dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa tata kelola yang ketat sering berujung pada kerusakan ekologis permanen dan ketimpangan sosial yang tajam.
Dalam konteks ilmiah, panas bumi memang memiliki dua sisi yang tak bisa dipisahkan: potensi besar sebagai energi terbarukan dan risiko ekologis-sosial yang signifikan jika dikelola secara serampangan.
Saat saya menjejakkan diri di Talaga Rano pertama kalinya pada tahun 2020, selalu meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Di setiap langkah, saya menyaksikan betapa alamnya yang mempesona tetap memancarkan keindahan yang murni, meski di baliknya terdapat dinamika sosial dan lingkungan yang kompleks.
Duduk di tepi danau sambil menyeruput kopi bersama Widi Budi Utomo, kawan saya yang juga pertama kalinya ke Talaga Rano, saya sering merenung: keindahan alam ini bukan sekadar pemandangan untuk dinikmati, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga.
Sejumlah studi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Kamojang hingga Lahendong menunjukkan bahwa pengelolaan panas bumi dapat mendorong transisi energi bersih, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian energi daerah.
Namun di sisi lain, penelitian juga mengungkap dampak nyata dan serius, yaitu kontaminasi sumber air bersih, degradasi hutan konservasi, gangguan terhadap lahan pertanian, hingga konflik sosial akibat minimnya partisipasi masyarakat.
