Halteng – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang disertai lonjakan harga di Halmahera Tengah semakin menekan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kelas bawah dan pekerja sektor industri.
Kelangkaan pasokan di sejumlah titik distribusi memicu antrean panjang, sementara harga BBM eceran dilaporkan melonjak jauh di atas harga normal.
M Rangga Ramadhan dalam keterangannya menilai persoalan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi kebijakan semata, melainkan perlu dianalisis melalui pendekatan keteknikan energi dan sistem distribusi.
“Dalam perspektif keteknikan, krisis BBM yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan pada sistem supply chain energy atau rantai pasok energi, terutama pada aspek logistics network optimization dan demand forecasting,” ujarnya, Sabtu (28/3).
Lebih lanjut, kata Rangga, ketika distribusi tidak berbasis data konsumsi riil, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan di lapangan.
Mahasiswa Teknik Industri Unkhair itu menjelaskan, wilayah seperti Halmahera Tengah yang memiliki aktivitas industri tinggi, khususnya di sektor pertambangan, mengalami lonjakan permintaan energi secara signifikan.
“Namun, tanpa sistem distribusi yang adaptif, kondisi tersebut justru memperbesar tekanan terhadap rantai pasok BBM,” jelasnya.
Rangga menuturkan, secara teknis, harus ada pemodelan distribusi berbasis data real-time untuk memetakan kebutuhan energi masyarakat dan industri.
“Jika tidak, distribusi akan bias, di mana pasokan lebih banyak terserap ke sektor tertentu, sementara masyarakat umum mengalami kelangkaan,” tuturnya.
Rangga juga menyoroti indikasi inefisiensi dalam sistem distribusi, termasuk potensi kerugian akibat penimbunan, distribusi tidak resmi, serta lemahnya pengawasan di tingkat akhir distribusi (last mile delivery).
“Dampak krisis ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Nelayan, pengemudi kendaraan lintas, tukang ojek, hingga pedagang kecil terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi, bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” tambahnya.
Di sisi lain, sambung Rangga, para pekerja di perusahaan juga menghadapi peningkatan biaya hidup, terutama untuk kebutuhan transportasi harian.
“Dalam teori energi, ketika terjadi gangguan distribusi, maka akan muncul price volatility di pasar informal. Ini yang terjadi saat ini, harga melonjak karena pasokan tidak stabil,” imbuhnya.
Sebagai solusi, ia berharap Pemerintah setempat dapat mendorong penerapan pendekatan teknis yang terintegrasi, seperti digitalisasi sistem distribusi BBM, penggunaan sensor dan monitoring berbasis Internet of Things (IoT), serta peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan di wilayah strategis.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Tengah harus mulai menerapkan smart energy distribution system. Tanpa itu, krisis serupa akan terus berulang, terutama di daerah dengan tekanan industri tinggi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakstabilan pasokan energi berpotensi memicu dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
“Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, sekaligus memastikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil,” tandasnya.
