Taliabu – BPC HIPMI Pulau Taliabu menegaskan komitmennya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih termasuk daerah 3T, saat kunjungan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Rabu (26/2).
Ketua Umum BPC HIPMI Pulau Taliabu, Faisal Syahlan mengatakan, momentum kedatangan Dirjen Polpum Kemendagri menjadi angin segar bagi masyarakat Pulau Taliabu, yang masih termasuk daerah 3T.
“Mengingat akan banyak realitas infrastruktur yang belum memadai. Baik infrastuktur maupun supra struktur tata kelola pemerintahan masih dipandang cukup jauh dari harapan masyarakat Pulau Taliabu,” jelas Faisal.
Ia menyebut infrastruktur dan tata kelola pemerintahan perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, BPC HIPMI mendorong lima langkah strategis guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan berbasis penguatan data di seluruh sektor, khususnya pertanian/perkebunan, perikanan, dan UMKM.
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses manusia dan distribusi barang dari kota ke desa.
Ketiga, peningkatan kapasitas listrik agar seluruh masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau, dapat menikmati layanan listrik secara merata.
Keempat, perhatian khusus Kemendagri agar Kabupaten Pulau Taliabu keluar dari status daerah 3T dan memperoleh prioritas pembangunan yang lebih besar.
Kelima, dukungan penuh BPC HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan dan kemajuan Pulau Taliabu.
Faisal menyampaikan kesiapan organisasi untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami Pengurus BPC HIPMI Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah, siap bersinergi dan mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Pulau Taliabu serta mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Faisal.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
