Haltim – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, Selasa (31/3).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Haltim, Drs. Ubaid Yakub, didampingi Wakil Bupati Anjas Taher, Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, serta pimpinan perangkat daerah. Turut hadir Kepala BPKAD Joko Lelono Ridwan, Kepala Inspektorat Irawan Mabud, beserta jajaran.
Penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah dan harus diserahkan paling lambat 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati Haltim, Drs. Ubaid Yakub, mengatakan tim BPK akan melanjutkan pemeriksaan secara terperinci setelah penyerahan dokumen.
“Setelah penyerahan ini, sesuai mekanisme, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci di Pemkab Haltim mulai 6 April mendatang,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Haltim optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Kami sangat yakin bisa kembali meraih opini WTP. Selama ini Haltim sudah tujuh kali berturut-turut mendapatkan WTP, dan kami optimistis tahun 2025 ini bisa mengulang capaian tersebut,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat, menambahkan, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara telah memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangan.
“Semua pemda, termasuk Haltim, sudah menyampaikan laporan tepat waktu. Selanjutnya, kami menunggu tim BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan, khususnya menindaklanjuti temuan BPK pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap tahun ini bisa menjadi WTP kedelapan. Seluruh OPD, khususnya Inspektorat, kami minta benar-benar mempersiapkan segala hal agar laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar yang diharapkan BPK,” jelasnya.
Pemkab Haltim menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mempertahankan prestasi WTP berturut-turut.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
