Tidore – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menyambut baik langkah Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di wilayah setempat, Rabu (15/4).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dan III bersama Pemerintah Daerah, sejumlah OPD teknis, serta PT Berkah Moloku Kie Raha.
Ia mengatakan rapat tersebut membahas rencana pengembangan pariwisata melalui pembangunan fasilitas pendukung Bobo Cabin di Kota Tidore Kepulauan.
“Kami DPRD menindaklanjuti surat dari Pemda yang bekerja sama dengan beberapa investor dalam upaya pengembangan pariwisata di Tidore Kepulauan,” ujarnya.
“Tentunya kami mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah yang Alhamdulillah ada investor yang mau bekerja sama,” lanjut Ade Kama.
Setelah RDP, lanjut Ade Kama, pihaknya akan terus memantau sejauh mana keseriusan investor.
“Kita minta kejelasan untuk benar-benar mengetahui sampai di mana kerja sama melalui sektor pariwisata ini dilakukan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, Wali Kota Tidore juga memberi penegasan kepada pihak investor bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, daerah ini pernah diajak bekerja sama oleh beberapa investor. Bahkan, mereka sempat memberikan jaminan dan janji akan membangun proyek di Tidore, namun setelah kesepakatan, justru menghilang tanpa kejelasan.
“Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami berharap pernyataan Wali Kota Tidore dapat dipahami pihak investor dan tidak terjadi hal serupa ke depannya,” ujarnya.
“Kami berharap kerja sama ini benar-benar terealisasi sesuai harapan kita semua untuk kemajuan pariwisata di Tidore Kepulauan,” tambahnya.
Pada prinsipnya, DPRD merespons dan mendukung kerja sama tersebut, dengan catatan agar investor dapat segera merealisasikan langkah konkret setelah adanya penandatanganan kedua belah pihak.
“Dengan langkah-langkah konkret, kami harapkan ini bisa sesegera mungkin dilakukan,” harapnya.
“Dan Alhamdulillah, dari pihak investor juga sudah merespons dengan baik, tinggal menunggu proses legalitas dan langsung action. Untuk MoU, pemerintah akan menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kerja sama,” pungkasnya.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
