Saya lahir dan besar di tengah keluarga dan teman-teman yang banyak di antaranya adalah polisi. Bukan perwira tinggi dengan jabatan mentereng, melainkan bintara dan tamtama yang setiap hari turun ke jalan, menghadapi massa aksi, dan berjibaku dengan perintah yang tidak selalu jelas arahnya. Sebagai keluarga dan teman, ketakutan saya sederhana: apakah mereka akan pulang dengan selamat, dan apakah mereka bisa menjalankan tugas tanpa harus terseret ke dalam perintah atasan yang melenceng? Kekhawatiran ini nyata, karena sejarah telah menunjukkan bahwa bawahan sering kali dikorbankan ketika terjadi kasus besar. Tragedi Sambo adalah contoh paling telanjang: bawahan dipaksa patuh, sementara keselamatan karier dan nyawa mereka ikut dipertaruhkan.
Yang menyakitkan, polisi bawahan itu tidak punya ruang untuk menolak. Mereka serba salah. Jika mengikuti perintah yang keliru, mereka bisa terjebak masalah hukum. Jika menolak, ancaman datang dari atasan dan sistem yang feodal. Mereka tidak punya perlindungan struktural, tidak punya mekanisme aman untuk melaporkan perintah menyimpang, dan tidak punya jaminan karier bila memilih berintegritas. Padahal, bukankah institusi yang sehat seharusnya melindungi orang-orang di lapis bawahnya?
Sebagai keluarga dan teman, saya juga menyaksikan bagaimana opini di sekitar polisi begitu defensif. Di media sosial, mereka sering membenarkan tindakan represif dengan dalih “massa anarkis, polisi tidak punya pilihan.” Padahal, justru di situlah profesionalisme diuji. Polisi bukan tentara yang sedang melawan musuh. Polisi adalah profesi sipil yang seharusnya mengedepankan standar: hukum, prosedur, proporsionalitas, dan pengendalian konflik tanpa kekerasan berlebihan. Narasi seperti “dipaksa humanis di negara anarkis” hanya memperlihatkan kegagalan memahami profesi kepolisian itu sendiri.
Prinsip Rastra Sewakottama – abdi utama bangsa dan negara seharusnya menjadi pedoman moral. Tetapi, bagi banyak polisi, prinsip itu hanya tinggal slogan. Nyatanya, loyalitas pada atasan lebih kuat daripada pengabdian kepada rakyat. Inilah yang membuat polisi bawahan rentan jadi alat, bukan pelindung. Dan sekali lagi, ketika atasan menyalahgunakan kewenangannya, bawahan yang menanggung risiko terbesar—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
Di titik ini, jelas sekali bahwa problemnya bukan sekadar “oknum.” Yang kita hadapi adalah kegagalan sistemik, salah satunya kegagalan akademik kepolisian. Akademi dan sekolah perwira gagal melahirkan polisi profesional. Pendidikan kepolisian lebih menekankan kepatuhan buta dan teknik represif, ketimbang etika, HAM, manajemen konflik, atau komunikasi. Hasilnya, aparat lebih cepat mengangkat tameng dan pentungan daripada mengedepankan dialog. Budaya feodal yang mengakar membuat polisi tidak tumbuh sebagai profesional, melainkan serdadu yang takut pada perintah, bukan pada hukum.
Reformasi kepolisian karena itu bukan sekadar slogan perubahan. Bagi kami—keluarga dan teman polisi—reformasi adalah tuntutan untuk keselamatan mereka. Polisi bawahan butuh perlindungan hukum agar bisa menolak perintah yang menyimpang. Perwira butuh akuntabilitas ketat agar kewenangan tidak lagi bisa dipakai sewenang-wenang. Dan akademi kepolisian butuh reformasi serius agar benar-benar melahirkan abdi negara yang profesional, bukan hanya prajurit yang setia pada komando.
