“Secara input, ini luar biasa. Secara output, memprihatinkan.”
Memang benar, secara kelembagaan koperasi telah terbentuk hampir di seluruh wilayah. Namun indikator substantif justru rendah: Perizinan koperasi masih lemah, Pembangunan gerai fisik berjalan lambat, dan Keanggotaan koperasi mayoritas baru sebatas pengurus inti, pengawas dan pengurus. belum menjangkau anggota masyarakat luas.
Ini masalah serius. Koperasi tanpa anggota adalah koperasi administratif. Bukan koperasi partisipatif. Model ini berisiko ditafsirkan sebagai pendekatan top-down, bukan gerakan ekonomi berbasis partisipasi warga. Padahal esensi koperasi adalah keanggotaan.
Ironisnya, dalam skema dekonsentrasi terdapat anggaran besar untuk pelatihan, bimbingan teknis, pengembangan SDM pendamping, bahkan fasilitasi hotel dan uang kegiatan. Dinas juga diberi mandat untuk turun langsung ke kabupaten/kota guna memastikan akselerasi. Namun hasilnya belum mencerminkan percepatan itu.
Ini bukan semata persoalan teknis. Ini soal kompetensi dan kemampuan manajerial. Jika anggaran tersedia, SDM difasilitasi pusat, dan dukungan kebijakan ada, tetapi dampaknya rendah, maka pertanyaan wajar muncul: apakah struktur kepemimpinan dinas cukup kompeten untuk menjalankan mandat sebesar itu?
Data survei Indikator menguatkan kecurigaan ini. Dalam urusan pengembangan usaha kecil dan usaha rakyat yang menjadi core business Dinas Koperasi. tingkat kepuasan publik hanya di kisaran 70 persen, dengan kategori “sangat puas” yang sangat minimal. Sementara dalam urusan kemudahan mendapat modal usaha, publik menempatkannya sebagai prioritas tinggi dengan kinerja yang masih rendah.
“Rapor Merah ini Tidak Boleh Diabaikan, Gubernur Harus Evaluasi Semua Dinas, Khususnya yang Raportnya merah seperti Dinas Koperasi Ini.”
Rapor merah SKPD bukan sekadar kritik terhadap dinas. Ia adalah alarm bagi kepemimpinan Gubernur. Angka kepuasan 85,1 persen terhadap figur tidak boleh menjadi zona nyaman. Ia harus dikonversi menjadi energi untuk melakukan reformasi birokrasi yang nyata.
Tahun kedua harus menjadi tahun perombakan serius bukan kosmetik. Pucuk pimpinan yang tidak adaptif harus dievaluasi. Profesional harus dilibatkan, terutama pada dinas-dinas strategis dengan anggaran besar seperti Dinas Koperasi.
Karena jika mesin lama terus dipertahankan, maka energi baru hanya akan menjadi slogan. Dan Maluku Utara tidak punya waktu untuk sekadar slogan.
Survei membuktikan: publik masih optimis. Tapi optimisme itu harus dijawab dengan kinerja nyata, bukan sekadar angka kepuasan yang menipu.
Penulis :
Firman Ladoane (Sekretaris Partai Koalisi Tim Pemenangan Sherly–Sarbin Kabupaten Pulau Morotai)
