Jakarta — Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM MALUT) mendesak uji ulang (re-test) terbuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) formasi Maluku Utara saat menggelar aksi di depan kantor Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Rabu (18/2).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan atas hasil seleksi pembimbing haji yang dinilai janggal dan berpotensi berdampak terhadap keselamatan jamaah. Massa menilai proses seleksi belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil peserta, sehingga berisiko meloloskan pembimbing yang tidak memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, maupun kemampuan pendampingan yang memadai.
Dalam pernyataan yang disampaikan saat aksi, BIM MALUT menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut aspek administratif, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan jamaah. Pada 2026, Maluku Utara dijadwalkan memberangkatkan 785 jamaah haji yang mayoritas merupakan lanjut usia dan berasal dari wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses informasi serta layanan.
Menurut mereka, dalam kondisi tersebut keberadaan pembimbing haji yang kompeten menjadi faktor krusial, baik untuk memastikan ketepatan pelaksanaan ibadah, membantu komunikasi di lapangan, maupun memberikan perlindungan selama jamaah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
BIM MALUT juga menegaskan, apabila pembimbing yang terpilih tidak memiliki kemampuan teknis, pengalaman, dan pemahaman manasik yang memadai, maka potensi risiko tidak hanya berdampak pada ketertiban pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jamaah.
Selain menuntut uji ulang secara terbuka, massa aksi mendesak agar proses seleksi ulang atau uji kompetensi tambahan dilakukan di hadapan tim independen yang bebas dari konflik kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin objektivitas dan transparansi, sekaligus memastikan pembimbing yang ditugaskan benar-benar memiliki kapasitas dalam mendampingi jamaah Maluku Utara secara profesional.
BIM MALUT berharap aksi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat, agar seluruh proses penyelenggaraan haji, khususnya bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara, berlangsung transparan, aman, dan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas layanan, serta keadilan bagi jamaah.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
