Jakarta – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pengawasan terhadap 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purwakarta harus melibatkan aspek yang lebih mendasar dalam keamanan pangan, yaitu ketersediaan air bersih yang sehat dan layak, Minggu (01/3).
Ketua Umum APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, menekankan meskipun pengelolaan limbah dan SOP sangat penting, air bersih adalah faktor yang sering terabaikan dalam pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tanpa air yang aman, proses produksi makanan—mulai dari pencucian bahan, pengolahan, hingga sanitasi peralatan—berisiko tinggi,” tegas Dr. Abdul Rivai.
Dr. Abdul Rivai juga mengingatkan agar pengawasan diperluas dengan memasukkan kualitas air sebagai bagian dari standar operasional dapur MBG. Air yang tidak terjamin kualitasnya dapat meningkatkan risiko kontaminasi biologis dan kimia, yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan.
Menurutnya, masalah air bersih harus dipandang sebagai agenda strategis ketahanan nasional, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Ketahanan air menjadi faktor utama bagi keberlanjutan MBG.
“Dari perspektif ketahanan air, kita tidak hanya menghitung jumlah dapur dan porsi makanan, tetapi juga memastikan apakah sumber air di sekitar dapur itu aman, cukup, dan berkelanjutan. Tanpa pendekatan ini, MBG akan menghadapi risiko struktural dalam jangka panjang,” kata Dr. Abdul Rivai.
Dr. Abdul Rivai juga mengungkapkan pengelolaan limbah tidak akan efektif tanpa akses terhadap air yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kualitas air, baik dari sumber air tanah, PDAM, maupun sumber alternatif, perlu dimasukkan dalam evaluasi rutin dapur MBG.
Selain itu, APPMBGI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memulai audit kualitas air sebagai bagian dari evaluasi SPPG. Pemeriksaan rutin kualitas air dari berbagai sumber: termasuk sumur, PDAM, dan sumber alternatif, harus menjadi bagian dari upaya pengendalian mutu pangan yang lebih menyeluruh.
Penguatan aspek ketersediaan air bersih juga akan berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan limbah dapur.
“Pengelolaan limbah yang baik membutuhkan air bersih yang memadai. Jika kualitas air buruk, pencucian peralatan dan sanitasi dapur tidak akan optimal,” lanjutnya.
Selain itu, Dr. Abdul Rivai mengingatkan tekanan terhadap sumber daya air diperkirakan akan meningkat seiring perluasan MBG secara nasional.
“Ketika ribuan dapur MBG beroperasi setiap hari, konsumsi air akan meningkat signifikan. Perencanaan berbasis ketahanan air harus diprioritaskan agar tidak menambah beban pada lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
APPMBGI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi untuk menyusun pedoman teknis mengenai ketersediaan air bersih di dapur MBG. Menurut Dr. Abdul Rivai, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada kelangsungan akses terhadap air bersih yang layak dan aman.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
