Oleh: Mahdi Pangadi, S.H.
(Dewan Pendiri LSM Babari Corruption Watch)
Rakernas XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kota Ternate patut diapresiasi karena membawa nama Ternate ke panggung nasional. Tetapi apresiasi tidak boleh membuat kita kehilangan sikap kritis. Pertanyaan besarnya justru sederhana: setelah para tamu pulang, apa yang benar-benar tinggal untuk rakyat Ternate? Jangan sampai kita terlalu sibuk menyebut Ternate sebagai “Episentrum Rempah Dunia”, tetapi persoalan pusaka di depan mata justru belum selesai.
Kita berbicara tentang sejarah, tetapi apakah situs-situs sejarah benar-benar dirawat? Kita berbicara tentang budaya, tetapi apakah para pelaku budaya mendapatkan perlindungan dan ruang hidup yang layak? Kita berbicara tentang ekonomi budaya, tetapi siapa yang paling menikmati manfaat ekonominya? Dan kita berbicara tentang pariwisata, tetapi apakah masyarakat lokal benar-benar menjadi pelaku utama, atau hanya menjadi penonton ketika kota mereka dijadikan panggung?
JKPI jangan berhenti pada acara pembukaan, pakaian adat, festival gastronomi, city tour, pertunjukan budaya, seminar, foto bersama pejabat dan delegasi, kemudian setelah beberapa hari semuanya kembali seperti semula. Kalau begitu, kita harus berani mengatakan: kita sedang merayakan pusaka, tetapi belum tentu sedang menyelamatkan pusaka.
Ternate tidak membutuhkan sekadar seremoni untuk membuktikan bahwa dirinya adalah kota sejarah. Sejarah Ternate sudah jauh lebih tua daripada sebuah event. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret dan berkelanjutan.
Benteng-benteng bersejarah harus dijaga. Kawasan pusaka harus ditata melalui regulasi zonasi dan tata ruang yang berpihak pada pelestarian. Kedaton dan situs sejarah harus mendapat perhatian serius. Sejarah Kesultanan Ternate harus ditempatkan secara bermartabat. Pelaku seni dan budaya harus memperoleh ruang ekonomi yang berkesinambungan melalui insentif dan perlindungan hak cipta lokal. Anak-anak muda harus dilibatkan sebagai generasi penerus sejarah. Pedagang kecil, UMKM, pengrajin, pelaku kuliner, dan masyarakat sekitar kawasan pusaka harus merasakan dampak ekonominya.
Dan yang paling penting: setiap rupiah uang publik yang digunakan untuk mendukung kegiatan semacam ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kemeriahan acaranya, tetapi tidak pernah mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, dari mana sumber anggarannya, apa output yang dihasilkan, dan apa target yang harus dicapai setelah kegiatan selesai.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kegiatan pemerintah bukan banyaknya pejabat yang hadir, bukan megahnya panggung, bukan banyaknya delegasi, dan bukan ramainya pemberitaan. Ukuran keberhasilannya adalah: apa yang berubah setelah kegiatan itu selesai? Apakah situs sejarah menjadi lebih terawat? Apakah ekonomi masyarakat meningkat? Apakah UMKM lokal mendapatkan pasar baru? Apakah anak muda semakin mengenal sejarah daerahnya? Apakah kebijakan perlindungan kawasan pusaka semakin kuat? Apakah ada program yang dapat diukur dan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya?
