Jakarta – Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM MALUT) menyampaikan kekhawatiran terkait profesionalitas seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) asal Maluku Utara dalam audiensi dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia di tengah aksi demonstrasi di depan kantor kementerian, Rabu (18/2).
Saat massa menyampaikan aspirasi, perwakilan BIM MALUT dipanggil masuk untuk berdialog langsung dengan pihak kementerian yang diwakili Direktur Bina Petugas Reguler. Pertemuan tersebut menjadi forum resmi bagi BIM MALUT untuk menyampaikan keluhan terkait proses seleksi PHD yang dinilai tidak berjalan profesional.
BIM MALUT menekankan, persoalan seleksi bukan hanya masalah administratif, tetapi berdampak langsung pada kesiapan pelayanan di lapangan. Kekhawatiran ini meningkat, mengingat Maluku Utara akan memberangkatkan 785 jamaah haji pada 2026, dengan mayoritas lansia yang membutuhkan pendampingan ekstra.
Mereka menilai ketidaksiapan petugas pendamping, baik dari pengalaman, pemahaman teknis manasik, maupun kesiapan menghadapi situasi darurat, dapat berdampak langsung pada keselamatan jamaah selama ibadah haji.
Sebagai langkah solusi, BIM MALUT mengusulkan pelaksanaan uji ulang (re-test) secara terbuka untuk memastikan bahwa petugas yang mendampingi jamaah benar-benar memiliki kapasitas dan kesiapan profesional.
Menurut BIM MALUT, langkah ini bukan kritik semata, melainkan upaya menjaga standar pelayanan dan perlindungan maksimal bagi jamaah asal Maluku Utara selama ibadah di Tanah Suci.
Reporter: Tim Sentra
Editor: Redaksi
