Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah, Kamis (8/10).
Pemerintah menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas harga tidak bisa hanya bertumpu pada komoditas bawang, rica, dan tomat atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Barito.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Haltim, Ricky Chairul Richfat, saat mewakili Bupati Haltim membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
Di hadapan jajaran TPID dan pemangku kepentingan, Ricky menekankan, pengendalian inflasi harus melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas demi menjaga daya beli warga.
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Ricky.
Menurut Ricky, terdapat empat jurus utama yang wajib menjadi perhatian bersama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengingatkan, tekanan inflasi di Maluku Utara masih menjadi perhatian serius. Hingga September 2026, angka inflasi kawasan tersebut tercatat sebesar 5,72 persen, yang menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” ujar Handi.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris TPID Haltim, Muchlis Husin, memaparkan sejumlah komoditas yang turut memicu tekanan inflasi, di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut melalui penguatan pasokan serta kelancaran jalur distribusi dari daerah sentra produksi.
Editor: Redaksi
