Artificial Intelligence (AI) kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Teknologi ini hadir melalui algoritma media sosial, sistem pemerintahan digital, layanan keuangan, pendidikan daring, hingga pengelolaan industri dan keamanan siber.
AI sering dipromosikan sebagai solusi atas keterbatasan geografis dan sumber daya manusia di daerah, sekaligus simbol kemajuan dan modernisasi. Namun, di balik narasi efisiensi dan percepatan pembangunan tersebut, AI menyimpan persoalan mendalam berupa isolasi sosial, dilema etis, serta meningkatnya ancaman siber.
Fenomena ini menunjukkan bahwa AI bukan teknologi netral, melainkan bagian dari relasi kuasa yang bekerja secara hegemonik.
Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni adalah bentuk kekuasaan yang bekerja melalui persetujuan sosial, bukan semata paksaan. Dominasi menjadi efektif ketika nilai, ide, dan kepentingan kelompok berkuasa diterima sebagai “akal sehat” oleh masyarakat luas.
Dalam konteks AI di Maluku Utara, hegemoni terlihat dari cara teknologi diterima sebagai keniscayaan kemajuan. Digitalisasi dipersepsikan sebagai jalan keluar dari keterisolasian wilayah timur, sehingga adopsi teknologi berlangsung cepat tanpa diiringi kesiapan literasi kritis.
Masyarakat menerima sistem berbasis AI sebagai sesuatu yang netral dan membantu, padahal di dalamnya tersimpan kepentingan ekonomi, politik, dan kontrol sosial.
Salah satu dampak nyata dari hegemoni AI adalah isolasi sosial. Masyarakat Maluku Utara yang secara historis memiliki ikatan komunal kuat—berbasis adat, agama, dan relasi kekeluargaan—mengalami perubahan pola interaksi.
Media sosial berbasis algoritma AI mendorong komunikasi yang instan, tetapi dangkal. Relasi sosial bergeser dari ruang-ruang perjumpaan fisik menuju ruang digital yang dikendalikan logika platform. Algoritma menentukan informasi apa yang muncul, siapa yang didengar, dan wacana apa yang dianggap penting.
Dalam kerangka Gramsci, ini adalah pembentukan “common sense” baru, di mana realitas sosial dibentuk oleh teknologi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh penggunanya.
Michel Foucault melalui konsep power/knowledge, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui produksi pengetahuan dan mekanisme pengawasan.
AI adalah manifestasi konkret dari relasi tersebut. Data pengguna—mulai dari kebiasaan, preferensi, hingga lokasi—dikumpulkan dan diolah untuk memprediksi serta mengarahkan perilaku.
Di Maluku Utara, penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi belum diimbangi regulasi perlindungan data yang kuat. Akibatnya, masyarakat berada dalam situasi diawasi tanpa disadari. Kekuasaan hadir bukan dalam bentuk represif, tetapi dalam sistem yang tampak rasional, efisien, dan membantu.
Dilema etis muncul ketika AI digunakan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Keputusan berbasis algoritma, seperti dalam pelayanan publik atau distribusi informasi, berpotensi bias dan mengabaikan realitas masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
